• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENUNDAAN KEBERANGKA TAN IBADAH UMRAH DAN PENELANTAR AN JEMAAH UMRAH OLEH PENYE LENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI SERTA PERATURAN PELAKSANANYA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  009/2018	009/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	009/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 158 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENUNDAAN KEBERANGKATAN IBADAH UMRAH DAN PENELANT
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam , banyak penduduk Indonesia yang hendak atau sedang melaksanakan Ibadah Umrah. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang memiliki kewajib an untuk memberikan pelayanan perjalanan ibadah umrah kepada Jemaah Umrah namun pada praktiknya masih banyak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak memberikan pelayanan perjalanan sebagaimana mestinya seperti penundaan keberangkatan ibadah umrah dan penelantaran jemaah umrah yang menimbulkan kerugian bagi jemaah umrah. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum serta perlindungan hukum bagi jemaah umrah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah dan penelantar an jemaah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah ditinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Pelaksananya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada lah metode pendekatan yaitu yuridis normatif serta spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis . Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, d an bahan hukum tersier dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa akibat hukum dari penundaan keberangkatan ibadah umrah dan penelantaran jemaa h umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah karena wanprestasi adalah akibat hukum wanprestasi dan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah . Sementara, penundaan keberangkatan ibadah umrah dan penelantaran jemaah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah karena overmacht menimbulkan akibat hukum overmacht. Adapun perlindungan hukum perlindungan hukum Jemaah Umrah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah dan penelantaran jemaah umrah tidak diatur dalam Hukum Perjanjian Indonesia dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Ha ji serta peraturan pelaksananya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.