• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Ditinjau dari Het Herzien Indonesche Reglement (HIR) Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  399/2017	399/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	399/2017
  Penerbit	: Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 109 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Alat Bukti Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan ekonomi pasar yang efisien dengan berdasarkan UU Persaingan Usaha yang mempunyai penyelesaian sengketa persaingan usaha dan berhak untuk menjatuhkan persaingan usaha tidak sehat. namun dalam praktiknya timbul permasalahan dalam penggunaan alat bukti economic evidence yang merupakan bukti tidak langsung yang termasuk kedalam alat bukti penggunaan economic evidence sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan KPPU yang menggunakan economic evidence dalam tahap pembuktian.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.