• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  021/2018	021/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	021/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiv, 100 hal, 30 hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan setelah perkawinan dilangsungkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menunjukan mengenai pelaksanaan membuat perjanjian perkawinan serta merumuskan kendala-kendala dalam pelaksanaan membuat perjanjian perkawinan pasca berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. dikatikan dengan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, dan buku literatur. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum di masyarakat, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian Perjanjian Perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-Xiii/2015 hanya dapat dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perjanjian Perkawinan kini dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama dalam ikatan perkawinan. Aturan Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, terdapat dalam Surat Edaran Kementrian Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 Tanggal 28 September 2017 dan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil No. 472.2/5876/Dukcapil pada Tanggal 19 Mei 2017 tentang Prosedur Pencatatan Perkawinan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu belum banyak masyarakat maupun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mengetahu

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.