• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF DI FILIPINA BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST THE TAKING OF HOSTAGES 1979 (HOSTAGES CONVENTION)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  025/2018	025/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	025/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xv, 99 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Tanggung Jawab Negara, Penyanderaan, Abu Sayyaf, I
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Hal tersebut ditunjukkan Indonesia dalam upayanya untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera oleh sekelompok Abu Sayyaf di Filipina. Tercatat 7 (tujuh) kali Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia disandera oleh kelompok Abu Sayyaf sepanjang tahun 2016 kemarin. Pertanggungjawaban atas penyanderaan tersebut jatuh pada Filipina sebagai negara di mana wilayahnya merupakan tempat terjadinya penyanderaan serta sebagai negara pihak International Convention Against the Taking of Hostages 1979 dan Indonesia yang bukan merupakan negara pihak dapat melakukan upaya-upaya dalam meminta pertanggungjawaban Filipina untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera. Metode yang digunakan adalah metode spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Data tersebut kemudian digunakan untuk meninjau bagaimana penyanderaan umumnya terjadi dan meneliti ketentuanketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan pengaturan mengenai penyanderaan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Filipina sebagai negara pihak International Convention Against the Taking of Hostages 1979 telah melanggar beberapa ketentuan yang terdapat di dalam konvensi. Di sisi lain, Indonesia dapat melakukan upaya-upaya dalam kewajibannya untuk menyelamatkan warga negaranya yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.