• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Fungsi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam Pemberdayaan Masyarakat Penambang Timah

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410120076	320 DEW 1/2017	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 DEW 1/2017
  Penerbit	FISIP Unpad : ., 2017
  Deskripsi Fisik	xviii, 122 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Fungsi pemerintah Kab. Belitung Timur Pemberdayaan Masyarakat Penambang Timah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Dewi Febrianti

• Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penambangan timah secara ilegal di Kabupaten Belitung Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menetapkan kebijakan berupa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam upaya pemberdayaan masyarakat penambang. Pemberdayaan dilakukan dengan memberi kesempatan pada masyarakat untuk menambang secara mandiri, mengadakan sosialisasi, melakukan pembinaan, memberikan perlindungan, melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Bappeda, menjalin kemitraan dengan smelter, dan melakukan penertiban terhadap penambang ilegal. Simpulannya, fungsi pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam pemberdayaan masyarakat penambang timah ditinjau dari aspek pemungkinan belum berjalan secara optimal karena masih ada sekat-sekat kultural dalam masyarakat. Aspek penguatan berjalan optimal karena adanya pembinaan dalam bentuk Good Mining Practice (GMP). Aspek perlindungan berjalan optimal karena WPR bertujuan untuk melindungi masyarakat penambang agar mereka berdaya dan memiliki kekuasaan atas mata pencahariannya. Aspek penyokongan belum berjalan secara optimal karena adanya kolektor timah yang menampung timah dari penambang ilegal sehingga selama masih ada kolektor timah, penambang ilegal masih bisa beroperasi. Aspek pemeliharaan berjalan optimal karena dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap penambang ilegal. Kata kunci : Fungsi Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Penambang Ilegal.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.