• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Analisis Kebijakan Pemerintah mengenai Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2015 : studi pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410100113	320 SIT 2/2017	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 SIT 2/2017
  Penerbit	FISIP Unpad : ., 2017
  Deskripsi Fisik	xxiv, 198 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kebijakan Pemerintah Pasar Tradisional Perda Kab. Sumedang No.3 Tahun 2014 Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Siti Nurmalasari

• Latar belakang penelitian ini adalah persaingan pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sumedang. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014 dibuat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tetapi perda ini masih memiliki kekurangan. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis definisi kebijakan, pengumpulan informasi, penyusunan alternatif, penentuan kriteria, perkiraan hasil, menghadapi penawaran, pembuatan keputusan dan pemaparan narasi dari kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah memiliki kebijakan yang dapat menjadi solusi, yaitu zonasi, pemberdayaan pasar tradisional dan revitalisasi. Alternatif lainnya yang dapat dijadikan solusi yaitu koperasi pasar serta toko modern dan pusat perbelanjaan yang tidak sesuai perda, tidak diberi perpanjangan izin. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu direvisi. Kata kunci : Kebijakan Pemerintah, Analisis Kebijakan, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.