• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Peran Pemerintah dalam Sistem Tata Kelola Transportasi Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung pada Tahun 2016-2017 : studi pada penerapan operasional Uber di Kota Bandung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410120016	320 MUH 66/2017	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 MUH 66/2017
  Penerbit	FISIP Unpad : ., 2017
  Deskripsi Fisik	xviii, 118 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kota Bandung Peran Pemerintah Transportasi Operasional Uber
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Muhamad Kamal Fauzi

• Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Dalam Tata Kelola Transportasi Angkutan Sewa Khusus Di Kota Bandung Pada Tahun 2016 – 2017 (Studi pada Penerapan Operasional Uber di Kota Bandung) dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya jumlah Angkutan Sewa Khusus Uber serta berbanding lurus dengan permintaan masyarakat yang sering menggunakan Uber dibandingkan Angkutan Moda Transportasi lainya di Kota Bandung akan tetapi belum ada peran yang jelas dari Pemerintah terhadap keberadaan Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah terkait yaitu Kantor Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Kantor Uber Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dalam melaksanakan Peran fungsi Pengaturan, Pelayanan, Pemberdayaan serta Pembangunan belum maksimal karena Pemerintah Kota masih menunggu keputusan resmi oleh Pemerintah Provinsi sedangkan Pemerintah Provinsi pun masih menunggu masukan atau Instruksi dari Pemerintah Pusat mengenai Angkutan Sewa Khusus, sehingga Peran Pemerintah terhadap Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung masih belum maksimal Simpulan dari penelitian ini adalah Peran Pemerintah dalam Tata Kelola Transportasi Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung masih belum maksimal. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah perlunya pemerintah fokus terhadap penegakan peraturan, pemberian layanan yang tepat sasaran, pemberdayaan yang tidak hanya sebagai regulator akan tetapi sebagai dinamisator dan fasilitator sereta pembangunan yang tidak hanya bersifat fisik akan tetapi non fisik kepada pelaku angkutan sewa khusus. Kata kunci : Peran Pemerintah, Tata Kelola, Angkutan Sewa Khusus.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.