Skripsi
Formulasi Kebijakan Pemerintah Tahun 2011 tentang Pembelian Pesawat T50i Golden Eagle sebagai Pesawat Pengganti Hawk MK-53 sebagai upaya Peningkatan Minimum Essential Force TNI Angkatan Udara
Penelitian ini berjudul “Formulasi Kebijakan Pemerintah Tahun 2011 Tentang Pembelian Pesawat T50i Golden Eagle Sebagai Pesawat Pengganti Hawk MK-53 ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 170410110038 320 ADR 108/2016 Perpustakaan Fisip Unpad Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan -
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikJudul Seri -No. Panggil 320 ADR 108/2016Penerbit FISIP Unpad : Bandung., 2016 Deskripsi Fisik xx, 136 hlm.; 29,7 cm.Bahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 320Tipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Adrianus Haryanto -
Penelitian ini berjudul “Formulasi Kebijakan Pemerintah Tahun 2011 Tentang Pembelian Pesawat T50i Golden Eagle Sebagai Pesawat Pengganti Hawk MK-53 Sebagai Upaya Peningkatan Minimum Essential Force TNI Angkatan Udara”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan Minimum Essential Force TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses formulasi kebijakan pembelian pesawat T50i Golden Eagle sebagai pesawat latih tempur Tentara Nasional Indonesia dengan melihat orientasi kepentingan serta hubungan aktor-aktor yang terlibat dalam upaya meningkatkan Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskrptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan informan ditentukan secara purposiv. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah adanya peningkatan Minimum Essential Force TNI dengan pembelian pesawat T50i Golden Eagle, namun demikian ada beberapa perbedaan mendasar dari proses formulasi kebijakan publik pada umumnya dengan formulasi kebijakan pertahanan negara, terutama pada sisi peraturan perundang-undangan.
Kata kunci : Formulasi Kebijakan, Minimum Essential Force.
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.