Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

Formulasi Kebijakan Pemerintah Tahun 2011 tentang Pembelian Pesawat T50i Golden Eagle sebagai Pesawat Pengganti Hawk MK-53 sebagai upaya Peningkatan Minimum Essential Force TNI Angkatan Udara


Penelitian ini berjudul “Formulasi Kebijakan Pemerintah Tahun 2011 Tentang Pembelian Pesawat T50i Golden Eagle Sebagai Pesawat Pengganti Hawk MK-53 ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    170410110038320 ADR 108/2016Perpustakaan Fisip UnpadTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
  • Perpustakaan
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 ADR 108/2016
    Penerbit FISIP Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xx, 136 hlm.; 29,7 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini berjudul “Formulasi Kebijakan Pemerintah Tahun 2011 Tentang Pembelian Pesawat T50i Golden Eagle Sebagai Pesawat Pengganti Hawk MK-53 Sebagai Upaya Peningkatan Minimum Essential Force TNI Angkatan Udara”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan Minimum Essential Force TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses formulasi kebijakan pembelian pesawat T50i Golden Eagle sebagai pesawat latih tempur Tentara Nasional Indonesia dengan melihat orientasi kepentingan serta hubungan aktor-aktor yang terlibat dalam upaya meningkatkan Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskrptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan informan ditentukan secara purposiv. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah adanya peningkatan Minimum Essential Force TNI dengan pembelian pesawat T50i Golden Eagle, namun demikian ada beberapa perbedaan mendasar dari proses formulasi kebijakan publik pada umumnya dengan formulasi kebijakan pertahanan negara, terutama pada sisi peraturan perundang-undangan.

    Kata kunci : Formulasi Kebijakan, Minimum Essential Force.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi