• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Bandung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170110120063	351 DIL 106/2016	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 DIL 106/2016
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 DIL 106/2016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PLN Outsourcing Area Bandung Responsivitas ketepatan perataan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Dila Apriyani Kurniasih

• Skripsi ini membahas mengenai ‘Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing (Studi Kasus di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Bandung)”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat evaluasi kebijakan outsourcing dan kesesuaian antara Keputusan Direksi Nomor: 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain dengan praktik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Bandung dan pihak terkait lainnya. Penelitian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik yang terdiri dari : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsivitas, Perataan dan Ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Sedangkan data didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive dan ditunjang dengan snow-ball. Evaluasi kebijakan outsourcing di PT. PLN (Persero) Area Bandung, masih belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan, yaitu kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk pihak PT. PLN (Persero) Area Bandung selaku user untuk membuat peraturan khusus mengenai pelaksanaan outsourcing khusus Area Bandung, memberikan sanksi tegas untuk vendor yang melakukan pelanggaran dan membentuk tim khusus yang membantu tugas Pengawas Ketenagakerjaan melihat kesesuaian antara keputusan direksi dengan keadaan dilapangan. Kata Kunci: outsourcing, kebijakan, evaluasi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.