Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

Faktor-Faktor Ketidaknetralan Birokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015


Pelaksanaan pilkada Kabupaten Karawang terindikasi dugaan kasus pelanggaran netralitas oleh birokrasi. Birokrasi sebagai Abdi Negara seharusnya ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    170810130019320 RES 5/2018Perpustakaan Fisip UnpadTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
  • Perpustakaan
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 RES 5/2018
    Penerbit FISIP Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvii, 102 hlm.; 29,7 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Pelaksanaan pilkada Kabupaten Karawang terindikasi dugaan kasus pelanggaran netralitas oleh birokrasi. Birokrasi sebagai Abdi Negara seharusnya berfokus pada public service yang tidak terikat oleh kepentingan politik maupun elit politik. Dugaan kasus pelanggaran birokrasi tersebut melanggar aturan hukum dengan dugaan adanya kecenderungan birokrasi di Kabupaten Karawang yang terlibat politisasi seperti: terlibat kampanye politik, mobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan menggunakan fasilitas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab birokrasi bersikap tidak netral. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan metode pengumpulan data penelitian dengan sistem wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara langsung telah dilakukan terhadap tim sukses dari peserta pemilu lain, Panwas Kabupaten Karawang, serta masyarakat Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam faktor penyebab birokrasi tidak netral yang memiliki kesesuaian dengan pemikiran Hollyson dan Miftah Thoha yaitu kuatnya budaya patron-client, hubungan kekerabatan, motivasi meraih jabatan, posisi dilematis birokrasi, antipati pada kandidat, dan intervensi partai politik dan elit politik.

    Kata kunci : Netralitas, Birokrasi, Pilkada.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi