• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Masalah Kependudukan melalui Program KB Tahun 2013 Studi pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Karawang

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410090063	320 DEL 27/2016	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 DEL 27/2016
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 DEL 27/2016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Program KB Peran Pemerintah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempua
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Dela Sugiastuti

• Penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Masalah Kependudukan Melalui Program KB Tahun 2013 Studi pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Karawang ini diteliti karena laju pertumbuhan penduduk masih menjadi masalah yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Tujuan penelitian adalah mengetahui peran pemerintah daerah dalam penanganan masalah kependudukan melalui program KB tahun 2013 di Kabupaten Karawang, untuk mencapainya peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis dengan teori fungsi pemerintah oleh Ryaas Rasyid. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara mendeskripsikan apa-apa saja yang berlaku didalamnya dengan mencatat, menganalisis dan mengintepretasikan kondisi-kondisi yang terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Hasil penelitian ini adalah pemerintah telah melakukan upaya-upaya, berdasarkan fungsi pemerintah. Dalam pelayanan, terdapat hambatan mengenai sarana transportasi bagi akseptor KB yang kurang mampu dan berasal dari pedesaan dalam mendapatkan layanan KB yang dilakukan secara terpusat. Dalam pemberdayaan, terdapat hambatan internal mengenai perbedaan kemampuan dan keterampilan petugas lapangan dan kader. Dalam pembangunan, terdapat hambatan mengenai kurangnya tenaga kerja dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai program KB. Kesimpulan dari penelitian adalah pemerintah telah melakukan upayaupaya dalam menjalankan perannya untuk kelancaran pelaksanaan program KB di kabupaten karawang, namun dalam beberapa aspek upaya-upaya tersebut masih perlu ditingkatkan. Kata kunci : Peran Pemerintah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), program KB

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.