Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Studi Padaaktor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Depok Tahun 2015


Penelitian ini berjudul Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Studi pada Aktor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    170410120106320 WIL 29/2016Perpustakaan Fisip UnpadTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
  • Perpustakaan
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 WIL 29/2016
    Penerbit FISIP Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 WIL 29/2016
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini berjudul Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Studi pada Aktor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Depok Tahun 2015. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh walaupun sudah dilakukan dengan elektronik atau e-Procurement, pelaksanaan pengadaan di Depok mengalami kendala akuntabilitas berupa: indikasi penyalahgunaan kewenangan, kegagalan lelang, serta banyaknya pejabat tidak mau menjadi pimpinan proyek, karena takut akan terlibat dengan permasalahan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya kendala akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menjadikan setiap aktor dalam pengadaan sebagai fokus penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan terdiri dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan untuk penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan belum akuntabelnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah; adanya penyalahgunaan kewenangan ditambah dengan intervensi dari pihak lain serta tidak adanya kepastian hukum bagi aktor pengadaan, serta spesifikasi yang menyulitkan penyedia berakibat gagal lelang. Simpulan dari penelitian ini adalah kurangnya komitmen yang kuat dari masing-masing aktor terlibat. Upaya pelaksanaan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi melalui fitur-fitur aplikasi SPSE menjadi alat yang sangat ampuh guna menekan setiap penyimpangan yang terjadi dan akan terjadi kemudian. Kata kunci: akuntabilitas, pemerintah daerah, pemerintah kota depok, pengadaan barang/jasa pemerintah, aktor pengadaan barang/jasa, e-procurement.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi