Detail Cantuman

Image of Memperjuangkan Tempat Usaha (Studi Tentang Gerakan PKL di Kota Bandung)

Text  

Memperjuangkan Tempat Usaha (Studi Tentang Gerakan PKL di Kota Bandung)


Penelitian ini memandang persoalan PKL sebagai isu publik yang berkenaan
dengan konflik 'ruang antara pemerintah dan PKL. Konflik ruang ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010040007471301 Rin mPerpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    301 Rin m/R.17.32.1
    Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xii, 237 hlm. ; il. ; 29 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    301
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    Reference
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini memandang persoalan PKL sebagai isu publik yang berkenaan
    dengan konflik 'ruang antara pemerintah dan PKL. Konflik ruang tersebut tidak
    terlepas dari perbedaan interpretasi dan makna atas temp at publik. Pemerintah
    dengan visinya mengenai kebersihan, keindahan dan ketertiban kota berupaya
    mengendalikan keberadaan PKL pada tempat publik. Sedangkan PKL dengan
    interpretasinya mengenai tempat strategis yang banyak dilalui kerumunan berupaya
    mempertahankan keberadaannya pada tenpat publik.

    Perbedaan interpretasi atas tempat inilah yang mendorong lahirnya gerakan
    PKL di Kota Bandung. Dengan menggunakan konsep gerakan sosial, Penulis
    berupaya menggambarkan bagaimana PKL membangun identitas, membangun
    kekuatan organisasilpaguyuban, mernbingkai dan menyebarluakan isu, dan
    membangun koalisi.

    Proses pernbentukan identitas dilakukan dengan menggunakan cara-cara
    yang bersifat informal dan kekeluargaan. Sedangkan isu yang dibangun PKL
    berkaitan dengan isu kebijakan yang tidak adil didukung oleh isu atas hak atas
    pekerjaan, marginalisasi dan keterbatasan akses pad a ekonorni formal. Isu-isu
    tersebut menjadi dasar pembenaran bagi keberadaan PKL pada temp at publik
    sekaligus upaya PKL untuk melawan pemaknaan temp at publik sebagaimana
    diinterpretasikan pemerintah dalarn kebijakan tentang PKL. Untuk memperkuat
    daya tawarnya terhadap pemerintah kota, PKL melakukan koalisi dengan
    membentuk tiga jenis koalisi yaitu koalisi politik, koalisi ekonomi-politik dan
    koalisi ekonomi.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi