Detail Cantuman

Image of REFORMASI ADMINISTRASI IZIN PENGAMBILAN DAN  PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH  PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

Text  

REFORMASI ADMINISTRASI IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT


Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah reformasi administrasi
perizinan pengambilan dan pemanfaatan Air bawah Tanah di Kota Bandung ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010040007543351Dan rPerpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351Dan r/R.17.294.2
    Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvi, 250 hlm. ; ill. ; 29 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    Reference
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah reformasi administrasi
    perizinan pengambilan dan pemanfaatan Air bawah Tanah di Kota Bandung yang
    menjadi kewenangan BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaannya masih
    belum berhasil mengawasi eksploitasi air di Kota Bandung melalui izin
    Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, sehingga upaya pengendalian air
    bawah tanah di Kota Bandung juga belum berhasil dilakukan secara efektif yang
    terlihat dari munculnya pelanggaran dilapangan terutama eksploitasi air melebihi
    kubikasi debit air yang diatur dalam perizinan. Padahal sejumah perbaikan
    pelayanan telah dilakukan antara lain dengan menerapkan pelayanan satu pintu
    yang berbasiskan teknologi cerdas dimana akses percepatan pelayanan perizinan
    melalui penggunaan teknologi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu sebagai
    inovasi dalam pelayanan perizinan belum mampu menyelaraskan fungsi izin
    sebagai fungsi pengendalian sehingga persepsi yang muncul di masyarakat bahwa
    kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan hanya sebatas pemenuhan
    kebutuhan harapan publik dengan tidak melihat fungsi izin sebagai fungsi
    pengendalian.

    Metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode
    penelitian kualitatif (qualitative research), yang dalam pengumpulan datanya
    melalui metode pengamatan langsung di lapangan serta wawancara mendalam
    (indepth interview) dengan subyek penelitian atau para nara sumber dan informan
    serta informan kunci (key informan). Guna memperoleh tingkat kepercayaan data
    hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah
    langkah uji keabsahan data antara lain melalui uji kredibilitas data (validitas
    internal) dengan model triangulasi sumber.

    Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa teori reformasi manajemen
    publik yang dikemukakan Pollitt & Bouckaert (2000: 26) dimana ketiga faktor
    terse but memiliki peranan dalam proses pelaksanaan reformasi administrasi
    perizinan. Hanya saja masing-masing faktor tersebut memiliki kualitas dan
    peranan yang berbeda-beda. Ternyata faktor-faktor yang oleh peneliti
    digolongkan sebagai faktor 'lingkungan administrasi perizinan' memberikan
    peranan yang paling besar dan teras a kualitasnya. Sepintas terjadi semacam
    anomali atau kontradiksi ketika sejumlah perubahan yang lebih baik atau
    reformasi dari si si struktur organisasi, proses dan prosedur administrasi yang
    semakin baik dan memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian dalam
    mengurus administrasi perizinan ternyata tidak bermuara pada meningkatnya
    animo masyarakat dalam mengurus perizinan pengambilan air bawah tanah. Ada
    persoalan persepsi, sikap dan perilaku masyarakat dan juga aparat pelaksana
    perizinan yang sulit dirubah atau direformasi, sehingga tujuan pengendalian
    dalam memanfaatkan air bawah tanah sulit dijalankan secara efektif.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi