Detail Cantuman

No image available for this title

Text  

Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung


Penelitian ini menjelaskan Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Sekolah Dasar ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    D4537D4537Perpustakaan Sekolah PascasarjanaTersedia
  • Perpustakaan
    Sekolah Pascasarjana
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    D4537
    Penerbit : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini menjelaskan Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung yang tidak efektif. Permasalahan yang diteliti, Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai organisasi pelaksana baru melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya di dalam implementasi kebijakan MPMBS tersebut. Kepala sekolah sebagai sasaran kebijakan baru menjalankan tugas sebagai pemimpin yang melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dalam pengembangan sekolah, dewan sekolah baru melakukan pengawasan dalam implementasi kebijakan MPMBS tersebut, komite sekolah baru berperan sebagai mediator antara pihak sekolah dengan orang tua. Demikian juga dari faktor lingkungan, Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung memiliki potensi yang terbatas hanya mengandalkan dana biaya operasional sekolah dari pemerintah.
    Teori yang digunakan dalam penelitian ini tentang policy network dari Smith, dengan asumsi bahwa interaksi diantara para aktor dalam jaringan menentukan cara, teknik, strategi kebijakan harus diimplementasikan sebagai inti dari network governace yang memfokuskan pada jaringan interorganisasional.
    Teori ini digunakan untuk menganalisis jejaring kebijakan yang belum efektif melalui faktor-faktor; organisasi pelaksana, sasaran kebijakan, kebijakan, lingkungan juga aspek kepercayaan, transparansi, tata aturan dan kepemimpinan serta sistem nilai yang berlaku sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam mendeskripsikan jejaring kebijakan yang terjadi.
    Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, hal ini didasarkan pada fokus kajian penelitian yang menuntut peneliti untuk melakukan eksplorasi terhadap empat variabel dalam implementasi kebijakan MPMBS di SD Negeri Kota Bandung, yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan variabel lingkungan berdasarkan persepsi dan pengalaman informan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kepala Sekolah SD Negeri, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Pengawas dan Dunia Usaha.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efisiennya jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan MPMBS di SD Negeri Kota Bandung, karena variabel-kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan variabel lingkungan yang mendukung jejaring kebijakan tersebut baru melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab serta perannya masing-masing sehingga mutu pendidikan masih rendah. Temuan penelitian, jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan MPMBS memerlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dengan membangun kepercayaan, komitmen, aturan, kepemimpinan yang inovatif dengan mengelola sumber daya yang ada dan
    memperhatikan sistem nilai yang berlaku untuk kepentingan publik serta pemerataan kesempatan.
    Kata kunci : Jejaring kebijakan, MPMBS, partisipasi, komitmen, kepentingan publik
    ABSTRACT
    This study describes the Network Policy Implementation Policy-Based Quality Improvement Management School (MPMBS) State Primary School Bandung ineffective. Problems studied, Bandung City Education Department as a new operating organization carrying out duties, powers, and responsibilities in the implementation of the policy MPMBS. The principal as a new policy target stints as a leader who carry out managerial functions in the development of the school, the new school board to supervise the implementation of policies MPMBS the new school committee acts as a mediator between the school and parents. Likewise, environmental factors, public elementary school in the city of Bandung has limited potential relies solely on funds from the government schools' operational costs.
    This theory is used to analyze the policy network that has not been effective through factors; implementing organizations, policy objectives, policies, environment is also the aspect of trust, transparency, governance and leadership as well as the rules of the prevailing value system so that it can be used as a guide in describing the policy network that happen.
    .
    The research method used is a qualitative approach, it is based on the focus of research studies which requires researchers to explore the four variables in policy implementation MPMBS in SD Negeri Bandung, the policy idealized, target groups, implementing organizations and environmental variables based on the perception and experience informant. Informants in this study is the head of Bandung City Education Department, Head of Curriculum Section Bandung City Education Department, State Elementary School Principal, Board of Education, the School Committee, Superintendent Business.
    The results showed that the inefficiency of the policy network in policy implementation MPMBS in SD Negeri Bandung, since the variable-policy idealized, target groups, implementing organizations and environmental variables that support new policy networks that carry out the duties, powers, and responsibilities as well as its role in respectively so that the quality of education is still low. The research findings, policy networks in policy implementation MPMBS requires synergy between government, communities and the private sector to build trust, commitment, rules, innovative leadership by managing existing
    resources and attention to the value system that applies to the public interest and equal opportunity.
    Keywords : Policy network, School Based Management, commitment, participation, and public service
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi