• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Dengan Mekanisme Acara Cepat Yang Berkepastian Hukum (Small Claim Court) Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4546	D4546	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4546
  Penerbit	: .,
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penyelesaian Sengketa Bisnis Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ABSTRAK Pada asasnya semua jenis perkara perdata diselesaikan melalui mekanisme beracara yang sama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Bagi pihak yang bersengketa dengan gugatan kecil, penyelesaian melalui pengadilan dengan prosedur yang biasa bukanlah pilihan yang tepat karena waktu dan biaya yang dihabiskan untuk beracara di pengadilan dianggap tidak sebanding dengan besarnya nilai yang dipersengketakan. Sementara itu, penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa dianggap tidak cukup memberikan kepastian hukum. Oleh karenanya, atas dasar keadilan dan access to justice sebagai landasan filosofis, maka diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PerMa) No. 2 Tahun 2015 Tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam PerMA No. 2 tahun 2015 sesungguhnya mengadopsi mekanisme dalam Small Claims Court yang mampu menyelesaikan sengketa secara cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia yang dianalisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menemukan implikasi aturan penyelesaian sengketa bisnis untuk mewujudkan access to justice dalam rangka tercapainya penegakan hukum yang keadilan, serta merumuskan konsep pengaturan penyelesaian sengketa bisnis dengan nilai gugatan kecil melalui pengadilan yang berkepastian hukum dalam rangka pembaharuan Hukum Acara Perdata nasional. Dengan metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Penelitian untuk mendapatkan data primer melalui wawancara digunakan sebagai pelengkap data sekunder, dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama praktik penyelesaian sengketa bisnis dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terlaksana dalam hal prosedural beracara, namun tidak tercapainya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam implementasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Adanya ketentuan normatif dan dishormanisasi aturan menyebabkan tidak serta mertanya putusan melalui arbitrase dan alternatif penyesaian sengketa bersifat final dan binding, bahkan lebih jauh menimbulkan konflik kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa. Kedua Implikasi dari aturan penyelesaian sengketa di pengadilan pada kenyataannya menutup kesempatan untuk diperolehnya access to justice bagi para pihak yang berperkara, terutama bagi pencari keadilan yang bersengketa dengan nilai gugatan kecil. Penyelesaian sengketa baik yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum terbukti mengalami hambatan untuk terwujudnya keadilan. Ketiga untuk kepentingan pembaharuan hukum acara perdata nasional, maka konsep yang ditawarkan untuk penyelesaikan sengketa bisnis dengan nilai gugatan kecil melalui pengadilan yang berkepastian hukum adalah terintegrasi dalam Undang - Undang Hukum Acara Perdata agar tercapai unifikasi hukum perdata formil di Indonesia. ABSTRACT Ideally, all type of civil case are supposed to be settled through the same mechanism procedure as regulated under the applicable law. For the parties that have dispute with a small amount of claim, a way of settlement through normal court proceeding is not an accurate choice, since such proceeding spend a non-equivalent amount of time and expenses with such amount of claim. Meanwhile, the alternative settlement of dispute deemed as sufficiently give legal certainty in exchange. Hence, the Supreme Court Regulation (“SCR”) No. 2 of 2015 regarding the Simple Claim Settlement Procedure was then enacted based on the philosophical grounds of fairness and the access to justice. This research aims to: (1) understand the practice of business dispute settlement in Indonesia which analyzed based on the applicable laws and regulations; (2) to find the implication of the provisions on the business dispute settlement in order to manifest the access to justice in achieving the just enactment of law and (3) to formulate the concept of the arrangement on the business dispute settlement with small claim in court with legal certainty for the purpose of the amendment of the National Civil Procedural Law. By using the normative-empirical method, the specification of this research conducted in descriptive-analytical manner. In obtaining the primary data, this research use interviews to supplement the secondary data and further analyzed in juridical qualitative manner. The result of this research shows that first, the practice of business settlement of dispute with regards to the prevailing laws and regulations has been implemented in the civil action procedure, however the fast-simple-inexpensive principle has not yet achieved in the implementation of dispute settlement in court. The existing normative and disharmonize provisions have resulted into the absence of final and binding character of the dispute settlement, this has caused further absolute conflict of authority in settling dispute. Second, the implication of the dispute settlement regulation in Court, in reality, preclude the opportunity for the parties in dispute to attain access to justice, particularly for the justice seeker that have small claim. Either done within or outside the Court, the settlement of dispute as a part of the law enactment, is proven to be impeded from manifesting the justice. Third, for the purpose of the amendment of the national civil procedural law, the concept to settle business dispute with small claim through court in legal certainty is proposed in the Law of Civil Law Procedures to achieve the law unification in the formal civil law in Indonesia.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.