Detail Cantuman

No image available for this title

Text  

Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat


Permasalahan pokok penelitian ini adalah implementasi kebijakan tarif progresif pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    D4566D4566Perpustakaan Sekolah PascasarjanaTersedia
  • Perpustakaan
    Sekolah Pascasarjana
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    D4566
    Penerbit : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Permasalahan pokok penelitian ini adalah implementasi kebijakan tarif progresif pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilihat dari proses pemungutan pajak dalam kaitannya dengan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya, serta dari proses pelayanan publik yang berkaitan dengan kenyamanan dan keaamanan pengguna kendaraan bermotor dalam melakukan aktifitas berkendara.
    Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan deskriptif, yang dalam penmagumpulan datanya melalui metode pengamatan langsung di lapangan serta wawancara mendalam dengan subyek penelitian atau informan kunci. Teknik analisis data diawali dengan tahapan uji keabsahan data melalui uji kredibilitas data dengan model triangulasi sumber.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor jika dimaknai dalam arti sempit khususnya yang berkaitan dengan pemungutan dan penyetoran pajak, maka sudah tergolong baik. Namun keberhasilan tersebut ternyata tidak berkaitan secara nyata dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya yang menjadi acuan utama atas diterbitnya kebijakan pajak progresif tersebut. Ada semacam kontradiksi, dimana keberhasilan peningkatan pendapatan daerah ternyata tidak secara otomatis membawa dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bentuk pembangunan di bidang yang berkaitan langsung dengan sumber pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri.
    Sejalan dengan hasil penelitian maka dapat diungkapkan temuan baru penelitian ini bahwa faktor sumber daya aparatur, komunikasi organisasi dan lingkungan sosial ekonomi dan politik merupakan faktor utama dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan di Indonesia.


    Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pajak Progresif, Pemerintahan Daerah


    ABSTRACT
    A primary issue of this research is the implementation of the policy of progressive rates of motor vehicle tax established by the Government of West Java Province were analyzed from the process of tax collection to increase the amount of income earned each year, and in terms of public services, which relate to the comfort and safety of motorists in drive activity.
    The method and approach of this research is a qualitative study with a descriptive approach, which is in the collection of data is done by direct observation in the field as well as in-depth interviews (depth interview) with research subjects or informants and key informants (key informant). To obstain the confidence level research data and the level of significance of a study it carried out step by step test the validity of data, among others through the test of credibility of data (internal validity) with a model of triangulation.
    The result of this study showing the implementation of a progressive tax policy motor vehicle if interpreted in the strict sense, especially with regard to the collection and deposit of taxes, it is quite good. But this success was not significantly associated with improved quality of public services and development, especially on which to base consideration of the issuance of a progressive tax policy. There is some kind of anomaly that the success of increased revenue from motor vehicle tax did not automatically bring a significant impact on the improvement of performance of duties and functions of government in conducting development and services in the areas directly related to the source of the income is derived.
    In line with the results of the study, the new concept of this study is the factor of personnel resources, organizational communication and socioeconomic and political environment is the main factor of the successful implementation of taxation policy in Indonesia.

    Keywords: Policy Implementation, Progressive Tax, Local Government
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi