• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam Kerangka Pembaruan Sistem Hukum Lingkungan Dan Penataan Ruang Berbasis Perubahan Iklim

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4571	D4571	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4571
  Penerbit	: Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Penataan Ruang Berbasis Perubahan Iklim
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat mengakibatkan kebijakan terhadap sumberdaya hutan saat ini cenderung diarahkan pada kepentingan ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan terus menurunnya kualitas sumberdaya hutan yang berdampak langsung kepada penurunan kualitas lingkungan dalam menyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlindungan Hutan merupakan faktor penting dalam rangka mitigasi perubahan iklim, sehingga keberadaannya serta fungsinya sangat diperlukan. Di Indonesia, pengaturan bidang lingkungan, penataan ruang dan kehutanan merupakan satu kesatuan sistem hukum, namun kedudukan dan keterkaitan pengaturan tersebut belum secara tegas diatur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakharmonisan dalam pelaksanannya. Hal tersebut berdampak pada upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara untuk melindungi kepentingan generasi masa kini dan mendatang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan utuh menyeluruh. Pola penelitian dan pengkajian terapan terhadap hukum dan lingkungan bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijaksanaan dalam tata pengaturan masalah-masalah lingkungan dan penataan ruang secara hukum. Pola penelitian utuh menyeluruh terhadap hukum lingkungan dengan secara khusus memperhatikan dan memperhitungkan kondisi serta persyaratan khas perikehidupan di Indonesia, baik dilihat dari segi lingkungan fisik alamiahnya maupun ditinjau dari aspek lingkungan buatannya guna dapat menemukan model hukum lingkungan yang secara khusus sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Hutan merupakan sumberdaya alam sebagai bagian dari lingkungan, serta tujuannya menjadi tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan tujuan pengelolaan lingkungan dan penataan ruang. Dalam Pembaruan aturan terkait pengelolan hutan berkelanjutan berbasis perubahan iklim, rencana tata ruang didudukan sebagai wadah serta dasar untuk kegiatan seluruh pemanfaatan ruang. Kesatuan ruang dimaknai bahwa rencana tata ruang memuat keterpaduan serta kesatuan seluruh unsur lingkungan dengan pendekatan fungsi lindung dan fungsi budidaya, dimana menempatkan pengaturan lingkungan melalui kajian lingkungan startegis sebagai justifikasi ilmiah yang menjadi dasar pemanfaatan sumber daya yang kemudian akan direncanakan oleh rencana tata ruang. Berkenaan dengan perubahan iklim, aspek kehutanan dianggap sebagai salah satu sumberdaya yang mempunyai peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim, sehingga hal-hal atau unsur-unsur hutan yang harus dilindungi dapat diatur dan didudukan dalam aspek penataan ruang, dengan menjadikannya sebagai persyaratan dan pertimbangan utama dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang. ABSTRACT The national development, which aims to promote people’s welfare, has geared the development of forest resources towards economic ends. This policy has caused forest resources to deteriorate and reduce the quality of forests to support the life of human and other living beings. As an important factor in climate change mitigation, forest protection plays a very crucial function. Principally, the management of the environment, spatial plan, and forests in Indonesia must be implemented under an integrated legal framework. However, the standing, and interrelation among the laws and regulations concerned have yet to be regulated firmly, which results in legal uncertainty and disharmony in their implementation. This, unfortunately, has affects the government’s effort to pursue the national goals of development for the present as well as future generations. Using a normative-juridical approach and a holistic descriptive-analytical method, the study investigates holistically the existing environmental law and spatial management from a legal perspective. A particular attention is given to the specific condition and nature of life in Indonesia as seen from the perspective of the aspects of the existing physical as well as artificial environment. The aim is to obtain a model of environmental law that is suitable to the characteristic of the Indonesian nature and people. As part of the environment, forests are a type of natural resources. Therefore, the aim of their management is inseparable from those of the overall environmental and spatial management. In the revised regulation concerning sustainable, climate-change-based forest management, spatial plan is regarded as a frame and basis for spatial use. With regard to the unity of space in the environment, it is to be understood that spatial plan must consider integration and unity between all the existing components of the environment by taking into account the environment’s protective and cultivating functions. Within this context, environmental management must be implemented provided that a thorough strategic environmental study has been conducted and is used as its basis or scientific justification for resources utilization and spatial plan. Under the current climate change, forests are considered as natural resources that play an important role in climate change mitigation. Thus, forest components or other related aspects must be protected and carefully considered in spatial plan. Forest protection must be a main consideration and prerequisite in any spatial use activity.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.