Detail Cantuman

No image available for this title

Text  

Kegagalan Jaringan Advokasi Transnasional Dalam Kasus Hak Asasi Manusia Papua (2009-2014)


menekan pemerintah Indonesia pada periode 2009-2014. Secara khusus penelitian
ini juga membahas bagaimana respon dari pemerintah Indonesia ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    D4585D4585Perpustakaan Sekolah PascasarjanaTersedia
  • Perpustakaan
    Sekolah Pascasarjana
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    D4585
    Penerbit : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • menekan pemerintah Indonesia pada periode 2009-2014. Secara khusus penelitian
    ini juga membahas bagaimana respon dari pemerintah Indonesia terhadap tekanan
    TAN tersebut dan menganalisa terjadi atau tidaknya efek boomerang.
    Kerangka pemikiran yang digunakan adalah kerangka yang dikembangkan oleh
    Keck dan Sikkink (1999) tentang jaringan advokasi internasional (TAN) dan
    kerangka yang dikembangkan oleh Risse, Ropp dan Sikkink (2007) tentang the
    power of human rights dalam mengubah kebijakan domestik satu negara.
    Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus digunakan untuk menjelaskan
    keterkaitan antara jaringan KNPB di Papua dengan kelompok perlawanan Free
    West Papua Campaign (FWPC)/International Lawyers for West Papua
    (ILWP)/International Parliament for West Papua (IPWP).
    Temuan studi menunjukkan bahwa jaringan advokasi TAN HAM Papua gagal
    mengubah kebijakan Indonesia sesuai dengan agenda advokasi mereka. Political
    opportunity structure tidak menunjukkan dukungan pada agenda advokasi
    mereka. Efek boomerang pun tidak terjadi. Kebijakan advokasi HAM Papua di
    respon pemerintah dengan represi pada aktivis KNPB.
    Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan dari advokasi TAN HAM tersebut
    karena tidak adanya (struktur kesempatan politik
    yang cukup) yaitu tidak adanya dukungan di lingkup nasional. Isu pelanggaran
    HAM Papua tidak menjadi isu publik yang mendapat dukungan luas. Selain itu
    proses sosialisasi norma HAM tidaklah berjalan linear mengikuti garis spiral
    seperti yang di tawarkan oleh Risse, Ropp and Sikkink. Kasus Papua
    menunjukkan sosialisasi norma HAM melibatkan proses bargaining dan konsesi.
    Di Indonesia proses tersebut tidak dapat berjalan.

    Kata kunci; Jaringan advokasi internasional HAM Papua, efek boomerang,Indonesia

    ABSTRACT
    This dissertation explains about
    Transnational Advocacy Network (TAN) in voicing their aspiration and the
    strategy used in pressuring Indonesia during the period 2009-2014. Specifically,
    these charges and analyze the boomerang effect.
    The theoretical framework used is the theory elaborated by Keck and
    Sikkink (1999) about Human Rights TAN in Papua and the theory elaborated by
    Risse, Ropp and Sikkink (2007) about the power of human rights in changing the
    domestic policy of a country.
    Qualitative research method with a specific case study is used to explain
    the macro-micro linkage and interplay between the KNPB network in Papua with
    the nationalist movement of Free West Papua Campaign (FWCP)/International
    Lawyers for West Papua (ILWP)/International Parliament for West Papua
    (IPWP).
    The finding of the study shows that the Human Rights TAN in Papua failed
    to intervene and change the national policy according to their advocacy agenda.
    Political opportunity structure failed to show support towards their agenda and
    the boomerang effect did not occur. The government responded with repression
    towards KNPB activists.
    This research also found that the failure of the advocacy strategy is due to
    unsufficient condition, and lack of support from domestic audience in Indonesia.
    Besides that, the process of norm socialization did not follow the spiral mode
    suggested by Risse, Ropp and Sikkink. This case showed that the process of norm
    socialization included a bargaining and concession. In Indonesia, during the
    period covered in this study, the process of bargaining and concession failed to be
    implemented.

    Keywords : Human Rights Trans
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi