Detail Cantuman

No image available for this title

Text  

"Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Anak Di Provinsi Jawa Barat"


Provinsi Jawa Barat masih dinyatakan sebagai wilayah yang rentan terhadap kasus korban perdagangan anak dan bahkan menjadi salah satu daerah pengirim ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    D4607AD4607Perpustakaan Sekolah PascasarjanaTersedia
  • Perpustakaan
    Sekolah Pascasarjana
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    D4607
    Penerbit : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Provinsi Jawa Barat masih dinyatakan sebagai wilayah yang rentan terhadap kasus korban perdagangan anak dan bahkan menjadi salah satu daerah pengirim terbesar korban perdagangan anak di Indonesia. Besaran jumlah kasus setiap tahunnya meningkat cukup signifikan, akan tetapi jumlah korban perdagangan anak yang mampu ditangani oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat, masih rendah dari keadaan yang sebenarnya.
    Tujuan penelitian adalah menganalisis penyebab implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak di Provinsi Jawa Barat tidak berhasil menurut konsep implementasi kebijakan publik yang terdiri atas konten kebijakan dan konteks kebijakan.
    Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Tekhnik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi literatur. Untuk menilai validitas dan reliabilitas hasil penelitian maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu peneliti melakukan pemeriksaan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam dengan informan penelitian.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak belum efektif karena konten kebijakan dan konteks kebijakan. Dari sisi konten kebijakan, belum terdapatnya perubahan yang diharapkan dengan digulirkan kebijakan tersebut, pengambil keputusan belum efektif menjalin kerjasama, komunikasi, dan koordinasi dengan keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat, implementor kebijakan belum efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta komitmen dan dukungan sumber daya yang masih rendah. Dari sisi konteks kebijakan, terdapatnya penggunaan kekuasaan dan kepentingan politik dari aktor yang terlibat, kepatuhan dan respon dari para pelaksana yang masih berbeda, dan institusi serta karakter rezim yang berkuasa masih syarat dengan kepentingan politik.
    Dari hasil penelitian ini diperoleh pemahaman konsep baru bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak, ditentukan oleh konten kebijakan dan konteks kebijakan. Faktor penentu lainnya adalah sinergitas kerjasama, komunikasi, dan koordinasi, struktur birokrasi dan keterpaduan hirarki, kejelasan, konsistensi tujuan dan dukungan dari pejabat, kecendrungan atau tingkah laku pelaksana kebijakan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat.

    Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pencegahan, dan Penanganan Korban Perdagangan Anak

    ABSTRACT

    West Java Province is still declared as a vulnerable area of child trafficking cases and even one of the largest sending areas of victims of child trafficking in Indonesia. The number of cases increases significantly each year, but the number of victims who can be treated by the Task Force for the Prevention and Treatment of Victims of Human Trafficking and Violence against Women and Children in West Java Province is still low, compared to the actual situation.
    The objective of the study is to analyze the determinant factors for the failure of the implementation of prevention and treatment policy for victims of child trafficking in West Java Province according to the concept of public policy implementation, consisting of policy content and context.
    This study applies qualitative descriptive approach with case study method. The data collection techniques applied are participant observation, in-depth interviews, and literature studies. To assess the validity and reliability of the findings of the study, triangulation of source is applied, namely the examination of the data obtained from participant observation and in-depth interviews with the informants.
    The findings show that the implementation of prevention and treatment policy for victims of child trafficking is not effective because of policy content and context. In terms of policy content, there are no expected changes from the establishment of the policy, the decision makers have not been successful in establishing cooperation, communication, and coordination with the members of the Task Force for the Prevention and Treatment of Victims of Human Trafficking and Violence against Women and Children in West Java Province, the policy implementers have not been successful in carrying out their duties and responsibilities, and the commitment and support of the resources are still low. In terms of policy context, there is the use of power and political interests of the actors involved, different compliance and response of the implementers, and institutions, as well as the character of the regime in power are still loaded with political interests.
    The findings of the study show a new understanding of concept i.e. successful implementation of prevention and treatment policy for victims of child trafficking depends on the policy content and context. Other determinant factors are the synergy of cooperation, communication and coordination, bureaucratic structures and hierarchical integration, clarity and consistency of purpose and support from officials, as well as tendency or behavior of the implementers of Task Force for the Prevention and Treatment of Victims of Human Trafficking and Violence against Women and Children in West Java Province.

    Keywords: Policy Implementation, Prevention and Treatment of Victims of Child Trafficking
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi