Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEMBINAAN TERHADAP WARGABINAAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A CIPINANG DIKAITKAN KONSEP PEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1429/K/Pid/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN CYBER CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KERJA DAN KESELAMATAN UMUM DALAM PENGOPERASIAN CRANE PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PROYEK PEMBANGUNAN GRAND INDONESIA DALAM UPAYA MELINDUNGI PEKERJA DAN MASYARAKAT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAHANAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGKAPAN SERTA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PASUKAN NATO DAN PASUKAN OPOSISI NTC TERHADAP KOLONEL MUAMMAR KHADAFFI DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSAL CROOS COLLATERAL DLM KREDIT CLUB DEAL ANTARA BRI DAN BANK AGRO DGN PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDEKATAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN FILM DALAM BENTUK SOFTCOPY TANPA IZIN PENCIPTA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP STANDARISASI KEBISINGAN SUARA KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR DI WILAYAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA JAYAPURA DIKAITKAN DENGAN UU NO.23TAHUN2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PASAL 58 JO. PASAL 279 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 OLEH APARAT KEPOLISIAN TERKAIT MARAKNYA PEMASANGAN LAMPU MENYILAUKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELAAHAN KRITERIA JIWA YANG CACAT DALAM PERTUMBUHAN DAN PENYAKIT KEJIWAAN PADA PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM HAL MENIADAKAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELANTARAN ANAK OLEH KEDUA ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF ABOLISIONISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keadilan Pada Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan Terhadap Hubungan Kerja Dalam Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keadilan Pada Kebijakan Ketenagakerjaan Terhadap Hubungan Kerja Dalam Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FIKSI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ORANGUTAN UNTUK DIJADIKAN MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK PISTOLE BAGI NARAPPIDANA YANG DIBINA DI RUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TENTANG SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU SINDIKAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA (AIRSOFT GUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS PERUSAHAAN DEVELOPER YANG DIMOHONKAN PKPU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HKM TERHADAP PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TERKAIT DGN PEMULANGAN PASIEN YG MSH MEMBUTUHKAN PERAWATAN DIHUBUNGKAN DGN UU NO 36 THN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO 44 THN 2009 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK YG DI LAHIRKAN DLM PERKAWINAN SAH YG MENDAPATKAN PENYANGKALAN OLEH AYAHNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA RADIASI DIKAITKAN DENGAN PP NO. 63 TAHUN 2000 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER PTT DI DAERAH TERPENCIL ATAS KESEHATAN KERJA DAN KESEJAHTERAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA PADA KASUS PAILIT BATAVIA AIR DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP POLA PENAWARAN PRODUK DENGAN HADIAH DARI PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK SEHUBUNGAN DENGAN PENCANTUMAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PD PT CIPATAH YG BEKERJA TANPA ADANYA IZIN TERTULIS DR ORANG TUA ATAU WALI DITINJAU DR UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UU NO 23 THN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI ARTIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PT CHANG JUI FANG INDONESIA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI RUMAH SAKIT TERHADAP RESIKO TERINFEKSI PENYAKIT DAN ZAT-ZAT BERBAHAYA PADA SAAT BEKERJA SERTA TIMBULNYA PENYAKIT AKIBAT KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MAGANG DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN KERJA DI PT. INTI BUMI PERKASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING DALAM PEMENUHAN HAK ATAS JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Dihuhubungkan Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL OUTSOURCING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH SAKIT TERHADAP PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN KECELAKAAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SPBU PT. AL-MA'SOEM MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 3 TH 1992 TTG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI UU N 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PHK AKIBAT PEMBERITAAN KEPADA MEDIA MASSA TERHADAP PELANGGARAN PENGUSAHA DALAM KEPESERTAAN JAMSOSTEK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog