Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KAJIAN ATAS TANGGUNG JAWAB DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PURNA JUAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Kebijakan Ekspor Rotan Dalam Era Perdagangan Global Dikaitkan Dengan Pengembangan Industri Rotan Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Kebijakan Ekspor Rotan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Bagi Industri Pengolahan Rotan Indonesia Dalam Era Perdagangan Global Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI SOFTWARE KOMPUTER DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN KUALITAS PRODUK PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG PENJAMINAN SIMPANAN DANA NASABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DIKAITKAN DGN UU NO 1 THN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MAKRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PIDANA PENJARA SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI SEMBILAN PABRIK SUBKONTRAKTOR SEPATU NIKE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA PADA PT. X MELALUI SHORT MESSAGES SERVICE (SMS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEADILAN PEMULIHAN (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN PERKARA ANAK KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Ketetapan MPR dlam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 di Hubungkan Dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan sistem Demokrasi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMEKARAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PASCA PERCERAIAN LIÆAN AKIBAT DUGAAN HASIL PERBUATAN ZINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA KONTRAK PADA PT GAPURA ANGKASA YANG BERGERAK DI BIDANG JASA CARGO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG COVERNOTE DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEMAIN SEPAKBOLA YANG TERGABUNG DALAM KLUB SEPAKBOLA PROFESIONAL YANG BRBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PENGADILAN TERORISME DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RESI GUDANG SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN OBJEK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN OBEJK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM MENDIRIKAN PERUSAHAAN DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan tenaga kerja asing di perusahaan penanaman modal asing dalam perspektif hukum ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFERENCE DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR) jo UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Mermiliki Hubungan Darah Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pada Badan Hukum Milik Negara Dalam Rangka Otonomi Perguruan Tiggi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJASAMA ANTARA DOKTER DAN PERUSAHAAN FARMASI DALAM PEMAKAIAN RESEP DIHUBUNGKAN DENGAN HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESE HATAN YANG TERJANGKAU BAGI PASIEN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BARANG DI DASARKAN PADA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DI TINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kesepakatan Untuk Terikat Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi WINA Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Praktiknya Untuk Kepentingan Nasional Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFRENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PASAL 16 Jo PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keterikatan Negara Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 Dalam Praktiknya Serta Kepentingan Nasional Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) PT MITRA SINERGI SUKSES DALAM KASUS PENYEKAPAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG AKAN DIJADIKAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PIHAK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN DALAM KASUS PENYEKAPAN WARTAWAN YANG SEDANG MELAKUKAN PELIPUTAN ATAS DUGAAN ADANYA MALPRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TONNY KARYAWAN TERHADAP BANK DANAMON CABANG SEMARANG DALAM EKSEKUSI AGUNAN KREDIT DARI KURNIADI BERUPA TANAH MILIKNYA YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKKUKAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS KERUSUHAN DI BUOL, PALU DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARA KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN TERHADAP ANAND KHRISNA ATAS DUGAAN PERBUATAN CABUL KEPADA TARA PRADIPTA LAKSMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ABRAHAM SAMAD DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK TERHADAP FERIYANI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ASOSIASI INDUSTRI REKAMAN INDONESIA (ASIRI) TERKAIT PENJUALAN CD/VCD/MP3 JENIS LAGU DAN VIDEO KLIP BAJAKAN OLEH ROSMIDA SINAGA BINTI NURI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH TERHADAP PERBUATAN OTTO CORNELIUS KALIGIS YANG MEMBUKA BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN AHLI DALAM BERKAS PERKARA BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH KEPADA P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DEPUTI DIREKTUR [T. PLN (PERSERO) BAGIAN PEMBANGKIT DAN ENERGI PRIMER DALAM HAL TERJADINYA DUALISME PENYIDIKAN DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI PLTG BORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KOMJEN.POL.SUSNO DUADJI TERHADAP DUGAAN MENERIMA SUAP DARI P.T. SALMA ARWANA LESTARI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN META DHARMASAPUTRA KEPADA KEPOLISIAN RI MENGENAI PENYADAPAN SMS PADA KASUS PENGGELAPAN DANA PT. ASIAN AGRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NAZARUDDIN DALAM HAL DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI JUSTICE COLLABORA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA TERHADAP DUGAAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP KASUS REKLAMASI PANTAI DADAP KABUPATEN TANGGERANG PROPINSI BANTEN YANG DILAKUKAN OLEH KOPERASI PARIWISATA PASIR PUTIH (KPPP) DAN PT. PARUNG HARAPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YUSMAN TELAUMBANUA TERHADAP DITEMUKANNYA NOVUM YANG DIDUGA MEMPUNYAI KETERKAITAN DENGAN PENJATUHAN HUKUMAN MATI ATAS DIRINYA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog