Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN ICJ ( INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE) MENGENAI APPLICATION OF INTERIM ACCORD 13 SEPTEMBER 1995 ( THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA V GREECE) GENERAL LIST NO. 142 5 DESEMBER 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL MENGENAI PENERAPAN DARI KONVENSI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGHUKUMAN BAGI KEJAHATANN GENOSIDA (GENOCIDDE CONVENTION 1948) ANTARA BOSNIA DAN HERZEGOVINAMELAWAN SERBIA DAN MONTENEGRO TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TANGGAL 17 DESEMBER 2002 MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN-LIGITAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO 274/PDT.G/2013.BDG. BERKAITAN DGN JAMINAN ATAS EKSEKUSI TANAH DIBAWAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 206/Pdt/2008/PT. Bdg TENTANG SENGKETA PERJANJIAN LEASING DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA TN. GAN GAN JAYA WIBAWA DAN PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN DAN UNI EROPA UNTUK MENCARI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA YANG IDEAL DI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ATAS GANTI KERUGIAN YANG DISEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KERUGIAN PIHAK APPLICANT AKIBAT PENGAKHIRAN KONTRA GARANSI DIKAITKAN DENGAN KITAB UU HUKUM PERDATA DAN KETENTUAN BANK GARANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOPERASI DW ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN MILIK ANGGOTA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK ATAS PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENELITIAN MEDIS DI NEGARA BERKEMBANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG KODE ETIK PENELITIAN MEDIS DAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) : studi kasus Trovan Abdulahi v Pfizer di Kano, Nigeria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEKER TERHADAP PASIEN SELAKU KONSUMEN AKIBAT KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. JASA RAHARJA (PERSRO) TERHADAP PENUMPANG BIS YANG MENGALAMI KECELAKAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB TENAGA MEDIS ATAS MALPRAKTIK MEDIS YANG DISEBABKAN KARENA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KADHORI BIN RANI ATAS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PULSANET SELAKU AGEN PULSA BERDASARKAN KUHP DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH MILIK PERTAMINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas persertifikatan dan penyelesaian sengketa tanah harta pusaka kaum Minangkabau dikaitkan dengan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARTU DEBET DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANPA AUTEBTIKASI OIN BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN HAK OPSI DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG TERHADAP PERJANJIAN KERJA YANG MEMBERIKAN UPAH PEKERJA DALAM BENTUK MATA UANG ASING DIWILAYAH INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA ATAS PESAWAT TERBANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Status Jus Cogens (Peremptory Norms) Dalam Hukum Internasional Serta Peranannya Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Universal.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN MEWARIS ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUMISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SPV (SPCIAL PURPOSE VEHICLE) DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SUKUK NEGARA) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK PENDUDUK SIPIL ATAS KESEHATAN DAN STANDAR KEHIDUPAN YANG LAYAK PADA SAAT TERJADINYA KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK-HAK PENGUNGSI DOMESTIK (INTERNALLY DISPLSCED PERSONS) AKIBAT SENGKETA BERSENJATA INTERNAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA RADIASI DIKAITKAN DENGAN PP NO. 63 TAHUN 2000 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENGGUNAAN TABUNG GAS ELPIJI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA OLEH PT. PERTAMINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWTT) TERKAIT HAL PENGALIHAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN ALIH DAYA BERDASARKAN UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN KARTU HALO DALAM PENENTUAN TOTAL BIAYA PENGGUNAAN YANG DIKARENAKAN SECARA SEPIHAK OLEH PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (PT. TELKOMSEL) BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL DALAM PENGIRIMAN BARANG MELALUI PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG DITINJAU DARI BUKU III KUH PERDATA DAN KLAUSULA BAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEMAIN SEPAKBOLA YANG MENGGUNAKAN JASA AGEN PEMAIN SEPAKBOLA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN ORGANISASI PSSI TAHUN jo STATUTA FIFA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK PADA PT. QEMFOOD DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN TANGERANG DALAM PENERAPAN UPAH DAN JAM KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK DI PT. MICRO GARMENT DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF PEKERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIASURANSIKAN DALAM HAL HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOURSPEED PARLOR ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG BERAKHIR KARENA KLAIM PIHAK KETIGA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS TINDAKAN MALAPRAKTIK SUNTIK SILIKON CAIR OLEH OLEH DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING YANG DITEMPATKAN DI SHERATON BANDUNG HOTEL AND TOWERS DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UU NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA SECARA SEPIHAK OLEH PT MITRA YOMART SEJATI (YOMART) BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN KELALAIAN PENGEMUDI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BARANG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT GIRI JALADHI WANA DALAM KONTRAK KERJASAMA KONSTRUKSI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PASAR INDUK SENTRA ANTASARI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PENGEMUDI MOBIL TRAVEL KETIKA MELAKSANAKAN TUGAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DI FORUM JUAL BELI (FJB) KASKUS DIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN BARANG DAN JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIJANJIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DARI PEKERJAAN TERBURUK MENURUT KONVENSI ILO NOMOR 182 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN MENURUT KONVENSI PEKERJA MIGRAN TAHUN 1990 DIBANDINGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog