Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

PERKEMBANGAN PERATURAN DELEGASI DI INDONESIA

1.1013E+11 - Alain Locke & Bernard J.Stern - Idi Subandy Ibrahim - IRHAM ISKANDAR - Moh. Fadli - Sergius Sahat Putra Utama - TIA YULIAWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Makna lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 Dan kaitannya Dengan Legal Standing Dalam Sengketa Kewenangan Antara Lembaga negara

1.1013E+11 - ANISA INAYATI - Imam Ghozali - JANPATAR SIMAMORA - Retna Mahriani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

- 1.1013E+11 - Aji wibowo - ARMAN LANY - BOB ADYARI - Jeffry Iman Gurnadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

KONSEP HUKUM INTEGRASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI TERKAIT PERUBAHAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTANFUNGSI DAN PERUNTUKKAN KAWASAN HUTAN UNTUK DI INDONESIA

1.1013E+11 - 17030110038 - EDRA SATMAIDI - Kartini Kartono - Retna Mahriani - YAN YAN GUSTIANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PERSPEKTIF PEMBIAYAAN DAERAH OTONOM DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN

1.1013E+11 - AGUS PURWANTO - Aziz Syamsudin - BAHTIAR - MUJA?HIDAH - NENGYANTI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENAFSIRAN HUKUM PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

1.1013E+11 - Achmad H - Adelse Prima - HANIEF ARIEF - Nurlelasari - ZULKARNEIN KOTO

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP IKTIKAD BAIK (GOOD FAITH) DAN TRANSAKSI JUJUR (FAIR DEALING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-BANKING MELALUI MEDIASI INDEPENDEN SEBAGAI PENGEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

- 1.1013E+11 - ANDI TENRI FAMAURI RIFAI - OLLIVIA SHINTA TOAR - Retna Mahriani - Zainal Abidin Sahabuddin

Detail Cantuman XML Detail Cite

MENCARI BATAS KEWENANGANMAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGATURAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

- 1.1013E+11 - DUKE ARIE WIDAGDO - INDRA GUNAWAN - Jeffry Iman Gurnadi - Somadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS KELAUTAN DIKATIKAN DENGAN PERSEKUTUAN HUKUM ADAT LAUT LEMABAGA PANGLIMA LAOT SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

- 1.1013E+11 - Bertha Sri Eko Murtiningsih - Jeffry Iman Gurnadi - PRITA AMALIA CANITHA - SRI WALNY RAHAYU

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGEMBANGAN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN DIKAITKAN DENGAN PROTOKOL PERDAGANGAN ORANG PELENGKAP TERORGANISASI 2000 DI INDONESIAKONVENSI TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL

1.1013E+11 - Frank - GILANG SEKARTADJIE - Jeffry Iman Gurnadi - M. IQBAL ARSYAD - NOER INDRIATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

PERKEMBANGAN PERATURAN DELEGASI DI INDONESIA

Makna lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 Dan kaitannya Dengan Legal Standing Dalam Sengketa Kewenangan Antara Lembaga negara

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

KONSEP HUKUM INTEGRASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI TERKAIT PERUBAHAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTANFUNGSI DAN PERUNTUKKAN KAWASAN HUTAN UNTUK DI INDONESIA

FUNGSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PERSPEKTIF PEMBIAYAAN DAERAH OTONOM DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN

PENAFSIRAN HUKUM PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

PENERAPAN PRINSIP IKTIKAD BAIK (GOOD FAITH) DAN TRANSAKSI JUJUR (FAIR DEALING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-BANKING MELALUI MEDIASI INDEPENDEN SEBAGAI PENGEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

MENCARI BATAS KEWENANGANMAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGATURAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS KELAUTAN DIKATIKAN DENGAN PERSEKUTUAN HUKUM ADAT LAUT LEMABAGA PANGLIMA LAOT SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

PENGEMBANGAN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN DIKAITKAN DENGAN PROTOKOL PERDAGANGAN ORANG PELENGKAP TERORGANISASI 2000 DI INDONESIAKONVENSI TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi