Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   46   47   48   49   50   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP KENAIKAN HARGA RUMAH YANG DISEBABKAN PERJANJIAN ANTARA PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PEMILIK KENDARAAN TRAVEL ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN JALAN RAYA SERTA KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DANA PENSIUN TELKOM ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENGURUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ANGKUTAN PULANG PERGI BANDUNG-BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG AKIBAT TERLAMBATNYA ANGKUTAN TIBA DI BANDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIMD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM HAL GANTI KERUGIAN AKIBAT PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASAS TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KESALAHAN (LIABILITY BASED ON FAULT)DAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU ABORSI KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI DALAM HAL OBYEK PERJANJIAN TERSEBUT MUSNAH YANG BUKAN DISEBABKAN OLEH KESALAHANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN TERKAIT TIDAK DIKELOLA DAN TIDAK DISERAHKANNYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI LINGKUNGAN PERUMAHAN OLEH PIHAK PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. JDA YANG INGKAR TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERKAITAN DENGAN KLAIM ATAS ASURANSI PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA PEMBUATAN FILM FI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB YURIDIS KEBIJAKAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) TERKAIT BAILOUT TERHADAP BANK CENTURY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 J.O UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TARGETED KILLING DIHUBUNGKAN DENGAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN HUKUM HAM DAN HUKUM HUMANITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TELAAH HUKUM KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) YANG MELANGGAR IZIN KERJA DAN JABATAN BAGI TKA DALAM PERUSAHAAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA API BAGI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SEORANG ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN PERAN DEWAN KEHORMATAN DAN KODE ETIK ADVOKAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN H UKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SUSANDHI BIN SUKATMA ALIAS AAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DIALAMINYA PADA SAAT PENGGELEDAHAN BADAN ATAU PAKAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HHUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK ANJING PELIHARAAN SAINT BERNARD YANG MATI PADA SAAT PENGIRIMAN TERHADAP PEMILIK JASA DELIVERY PLANET PETSHOP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PERKEBUNAN TEMBAKAU DI JEMBER UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PERDATA YANG DAPAT DILAKUKAN BANK OF CHINA TERHADAP PT INDONESIA COAL RESOURCES ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MENOLAK MENCAIRKAN L/C NO.1800127/09

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN PEMERIKSAA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN PENDAMPING PSIKOLOG DALAM TINDAK PERADILAN ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi lembaga konsinyasi dalam sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam kerangka Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI MEDIATOR DALAM RANGKA MENEGAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi pajak yang mengatur sebagai upaya peningkatan penanaman modal asing di daerah dihubungkan dengan UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANTISIPASI KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BOUKSIT DI KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MOGOK KERJA AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT. INTI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEKERJA ATAS UPAH DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN-UNDANG UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TANTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JO. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Pekerja atas Upah Dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BAGI TERPIDANA MATI TIBO DKK DALAM HAL DITEMUKANNYA NOVUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGELOAAN DARATAN PERAIRAN PEDALAMAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UU PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DALAM NIKAH WISATA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI GOLONGAN PASIEN MISKIN ATAU TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKITPEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Pemberian Restitusi Terhadap Korban Trafficking Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Ham

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH SUNDULAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENJATUHAN TINDAKAN LATIHAN KERJA KEPADA TERDAKWA DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENYERAHAN BARANG SITAAN DARI PENYIDIK KEPADA RUPBASAN SERTA TANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA BARANG SITAAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI RUPBASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAEREAH DALAM PENGALOKASIAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KEPADA KLUB SEPAKBOLA PESERTA LIGA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DITITIPKAN DI BADAN HUKUM YAYASAN DAY CARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Upah Minimum Kabupaten Dalam Meningkatkan Produktivitas Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI TERHADAP PENGATURANBIDANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KOTA TASIKMALAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMKEU) TERHADAP EFEKTIFITAS PENYUSUNAN ANGGARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARHI PERMINTAAN KREDIT INVESTASI DI JAWA BARAT PERIODE 1986-2002

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   46   47   48   49   50   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog