Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI SEMBILAN PABRIK SUBKONTRAKTOR SEPATU NIKE DI INDONESIA

Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Rosi Rosmawati, SH. - Yulia Andriyani

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA PADA PT. X MELALUI SHORT MESSAGES SERVICE (SMS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., MH. - Hersenda Oktifiando - Mulyani Djakaria, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PEMAIN SEPAKBOLA YANG TERGABUNG DALAM KLUB SEPAKBOLA PROFESIONAL YANG BRBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Dyah Lukita Anjari - Nyulistiowati, S.H.,M.H.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan tenaga kerja asing di perusahaan penanaman modal asing dalam perspektif hukum ketenagakerjaan

H. Agus Mulya Karsona, SH., MH - Prof.Dr.H. Yudha Bhakti, SH., MH. - Rizaldi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Dalam Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pada Badan Hukum Milik Negara Dalam Rangka Otonomi Perguruan Tiggi.

Agus Mulya Karsona - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DR.ZINSON MARBUN DAN DR. TOGI SINAGA TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) POLDA METRO JAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 43 JO PASAL 28 HURUF (a) UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKE

Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Emy Sitindjak - Somawidjadja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEKERJA HARIAN BERITA BUANA UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA TERHADAP PT. BERITA MEDIA BUANA PERS

Atje, S.H., M.H - Ezra Leonard Sibarani - H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja PT. Kertas Padalarang (Persero) Dihubungkan Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Agus Mulya Karsona,SH.,MH - Budi Hendra Maulana - DR. H. Koko Kosidin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN PRINSIP EX AEQUO ET BONO OLEH HAKIM DI PENGADILAN HUBUNGKAN INDUSTRIAL DIKAITKAN DENGAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM

Artaji, S.H.,M.H. - H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Inan Adiyat Bagjakusuma

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KERJA DI PT POLYSINDO EKA PERKASA Tbk. KARAWANG DALAM HUBUNGANYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Atje, S.H.,M.H. - H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Raden Dewi Marsini

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN PEMBUATAN DESAIN INTERIOR YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PENGUSAHA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Dr.H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. - FITRYA AYU S - Rr. Janti Surjanti, S.H., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Tentang Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja radiasi Di Pusat Penelitian teknik Nuklir (PPTN) Badan tenaga Atom Nasional (BATAN) Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Keselamatan Kerja Terhadap Ra

Agus Mulya Karsona,SH.,MH - Bambang Poerwono - DR.H. Koko Kosidin,SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENNGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. 63/G/2007/PHI.BDG TENTANG STATUS HUKUM PEKERJA YANG TERANCAM PHK KARENA TIDAK MENYETUJUI SK (SURAT KEPUTUSAN ) PERUSAHAAN

Atje, S.H.,M.H. - H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Yudi Hilmansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NO. 283K/TUN/1998 TANGGAL PUTUSAN 14 DESEMBER 2000, MENGENAI SENGKETA ANTARA DOSEN UNIVERSITAS DARMA AGUNG/INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE DENGAN YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG/INSTITUT

Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Faridl Hidayattulloh - Rosi Rosmawati, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Suatu tinjauan tentang penerapan arbitrase di Indonesia dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dihubungkan dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Elviera Faradila - H. Agus Mulya Karsona, SH., MH - Huala Adolf, SH., LLM., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PT. JDA YANG INGKAR TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERKAITAN DENGAN KLAIM ATAS ASURANSI PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN

Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H. - RINANTI AYUNINGTIAS

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PERKEBUNAN TEMBAKAU DI JEMBER UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK

Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Amanda M. C. - Rosi Rosmawati, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI MEDIATOR DALAM RANGKA MENEGAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Atje, SH., MH. - Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Rr. Anggia Irawati Meisara

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Hendra Kusumah

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK MOGOK KERJA AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT. INTI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H - H. Iwan Hermawan, S.H - Hanita Suryana

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK PEKERJA ATAS UPAH DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN-UNDANG UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TANTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JO. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

DR. H. AGUS MULYA KARSONA , S.H., M.H. - Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., C.N. - Keko Arantasari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Pekerja atas Upah Dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Dr. Nyulistiowati suryanti, SH., MH., CN. - Keko Arantasari

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH SUNDULAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - M FADU SATRIO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Upah Minimum Kabupaten Dalam Meningkatkan Produktivitas Perusahaan

Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH. - NOVIANTO RAHMANTYO - Rr. Janti Surjanti, SH., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI TERHADAP PENGATURANBIDANG KETENAGAKERJAAN

Annisa Paramitha Maryun - H, Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Upaya Hukum Penye;esaian Kasus Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja di PT Sinar Biru Majalaya

Agus Mulya Karsona,SH.,MH - Athe,SH - Praya Arie Indrayana

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEKERJA PT. JAVA TERHADAP KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM PERUBAHAN STATUS HUBUNGAN KERJA DARI PEKERJA TETAP MENJADI PEKERJA KONTRAK

Betty Rubiati, S.H.,M.H - H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H - Lala Sunara

Detail Cantuman XML Detail Cite

URGENSI AKTA KELAHIRAN SEBAGAI PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HAK SIPIL ANAK JALANAN DI INDONESIA

Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. - DWINTA NURUL PUTERI - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4

Koleksi

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI SEMBILAN PABRIK SUBKONTRAKTOR SEPATU NIKE DI INDONESIA

KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA PADA PT. X MELALUI SHORT MESSAGES SERVICE (SMS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

KEDUDUKAN PEMAIN SEPAKBOLA YANG TERGABUNG DALAM KLUB SEPAKBOLA PROFESIONAL YANG BRBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Kedudukan tenaga kerja asing di perusahaan penanaman modal asing dalam perspektif hukum ketenagakerjaan

Kepastian Hukum Dalam Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pada Badan Hukum Milik Negara Dalam Rangka Otonomi Perguruan Tiggi.

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DR.ZINSON MARBUN DAN DR. TOGI SINAGA TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) POLDA METRO JAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 43 JO PASAL 28 HURUF (a) UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKE

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEKERJA HARIAN BERITA BUANA UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA TERHADAP PT. BERITA MEDIA BUANA PERS

Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja PT. Kertas Padalarang (Persero) Dihubungkan Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN PRINSIP EX AEQUO ET BONO OLEH HAKIM DI PENGADILAN HUBUNGKAN INDUSTRIAL DIKAITKAN DENGAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KERJA DI PT POLYSINDO EKA PERKASA Tbk. KARAWANG DALAM HUBUNGANYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN PEMBUATAN DESAIN INTERIOR YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PENGUSAHA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tinjauan Tentang Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja radiasi Di Pusat Penelitian teknik Nuklir (PPTN) Badan tenaga Atom Nasional (BATAN) Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Keselamatan Kerja Terhadap Ra

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENNGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. 63/G/2007/PHI.BDG TENTANG STATUS HUKUM PEKERJA YANG TERANCAM PHK KARENA TIDAK MENYETUJUI SK (SURAT KEPUTUSAN ) PERUSAHAAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NO. 283K/TUN/1998 TANGGAL PUTUSAN 14 DESEMBER 2000, MENGENAI SENGKETA ANTARA DOSEN UNIVERSITAS DARMA AGUNG/INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE DENGAN YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG/INSTITUT

Suatu tinjauan tentang penerapan arbitrase di Indonesia dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dihubungkan dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

TANGGUNG JAWAB PT. JDA YANG INGKAR TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERKAITAN DENGAN KLAIM ATAS ASURANSI PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PERKEBUNAN TEMBAKAU DI JEMBER UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK

FUNGSI MEDIATOR DALAM RANGKA MENEGAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

HAK MOGOK KERJA AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT. INTI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

HAK PEKERJA ATAS UPAH DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN-UNDANG UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TANTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JO. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Hak Pekerja atas Upah Dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH SUNDULAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Implementasi Upah Minimum Kabupaten Dalam Meningkatkan Produktivitas Perusahaan

IMPLIKASI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI TERHADAP PENGATURANBIDANG KETENAGAKERJAAN

Upaya Hukum Penye;esaian Kasus Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja di PT Sinar Biru Majalaya

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEKERJA PT. JAVA TERHADAP KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM PERUBAHAN STATUS HUBUNGAN KERJA DARI PEKERJA TETAP MENJADI PEKERJA KONTRAK

URGENSI AKTA KELAHIRAN SEBAGAI PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HAK SIPIL ANAK JALANAN DI INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi