Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Berikutnya Halaman Akhir

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK PENANGANAN PERKARA PIDANA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Puspa Ajeng Gitananda - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGGUNGJAWABAN PIDANA PT. LAPINDO BRANTAS DALAM HAL KELALAIAN MELAKUKAN PENGERJAAN PENGEBORAN SUMUR PANAS DI DESA SIDOARJO, JAWA TIMUR

H. A.A. Dajaan Imami, S.H., M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Sri Uli Bunga Hutabarat

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG DILAKUAKN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Devyanti Intan Perwita - Erika Magdalena C.,S.H.,MH. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG TINDAKAN PERBUDAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - VERA PERMATASARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

ALASAN-ALASAN YURIDIS DALAM HAL PEMINDAHAN PERADILAN DALAM KASUS WALIKOTA SEMARANG NON-AKTIF SOEMARMO HADI SAPUTRO DIKAITKAN DENGAN PASAL 85 KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DEDEK SYAHPUTRA - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS DALAMTINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Dea Durrotun Nisa - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Ijud Tajudin, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Siti Hidayati - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGEMBALIAN BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Ijud Tajudin, S.H.,M.H. - MONA LASISCA SUGIYANTO

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI SECARA HUKUM PERDATA BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Femi Irvan Nasution - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Lies Sulistiani, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERGESERAN MAKNA RESMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Bunga Anggunie - H. Syarif A. Barmawi, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK PENANGANAN PERKARA PIDANA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGGUNGJAWABAN PIDANA PT. LAPINDO BRANTAS DALAM HAL KELALAIAN MELAKUKAN PENGERJAAN PENGEBORAN SUMUR PANAS DI DESA SIDOARJO, JAWA TIMUR

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG DILAKUAKN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG TINDAKAN PERBUDAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

ALASAN-ALASAN YURIDIS DALAM HAL PEMINDAHAN PERADILAN DALAM KASUS WALIKOTA SEMARANG NON-AKTIF SOEMARMO HADI SAPUTRO DIKAITKAN DENGAN PASAL 85 KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS DALAMTINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

PENGEMBALIAN BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI SECARA HUKUM PERDATA BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

PERGESERAN MAKNA RESMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi