Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA NO. 103 K/PID.SUS/2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS NO 1451K/PIDSUS/2011 TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PENERAPAN CONCURCUR REALIS X PASAL 12 E UU NO 31 THN 1999 JO UU NO 20 THN 2001 DAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF A UU NO 15 TAHUN 2002 JO UU NO 25 THN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 655/PID/B/PN.BDG. DI HUBUNGKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PN ENDE NO. REG. 55/ PID.B/ 2012/ PN. END.MENGENAI PERBUATAN MENODAI KESUCIAN RITUAL KEAGAMAAN YANG DILAKUKAN OLEH RONALD TAMBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN TAFSIRAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1168.K/PID/2000 TANGGAL 18 DESEMBER 2000 TENTANG KESALAHAN JUDEX FACTIE MENERAPKAN PEMBERATAN PIDANA TANPA ALASAN KONKRIT DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG NOMOR REGISTER 1072/Pid.B/2006/PN. BDG TENTANG PERBUATAN SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU DAN MELAKUKAN PERBUATAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1014/Pid/B/PN.Bdg jo. PUTUSAN PENGADILAN DENGAN ETIKA DA KETENTUAN-KETENTUAN PERLINDUNGAN PROFESI DOKTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM IMPLEMENTASINYA MEMBERANTAS KORUPSI EXTRAORDINARY CRIME DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERBUATAN PEMALSUAN DATA-DATA PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR OLEH EDY SUTAMTO DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELEPASAN BERSYARAT MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD PEMBINAAN WARGA BINAAN (NARAPIDANA) DALAM PROGRAM TAHAPAN INTEGRASI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Banceuy Bandung)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR : 14/Pid.Prkn/2009/PN.PTK MENGENAI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH MR. HUANG FU LIANG (WARGA NEGARA REUBLIK RAKYAT CINA) DI WILAYAH PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DELIK OMISI DALAM KETENTUAN MENGENAI PENYEERTAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EUTHANASIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASPEK ASPEK MEDIS SEBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI MELAWAN HUKUM MATERIIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 003/PUU-IV/2006 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENJATUHAN TINDAKAN LATIHAN KERJA KEPADA TERDAKWA DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Yuridis Penegakan Hukum Credit Card Fraud Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia Dikaitkan dengan Asas Legalitas dan ajaran Concursus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERUSAKAN BARANG MELALUI SANKSI PIDANA DALAM KONTEKS TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET (INTERNET GAMBLING) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT EXXON MOBIL TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TNI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAMANAN DI PT EXXON MOBIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN SPBU YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERANAN PPATK DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA-PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA KASUS PENJUALAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KUHAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS DAN GAGASAN PENGHAPUSAN REMISI BAGI NARAPIDANA TERORIS DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PENELITIAN DI LP KLAS I A CIPINANG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM KEPADA ANAK DLM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DGN UU NO 11 THN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH P[ENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME SERTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG RE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN AGUSWANDI TANJUNG MENGGUNAKAN LISTRIK DI KORIDOR RUMAH SUSUN CAMPURAN ITC ROXY MAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1985 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1985 TENTANG KETENAGALIST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN MELALUI MEDIA INTERNET (INTERNET GAMBLING) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PPNS SATPOL PP DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KETENTUAN PIDANA DALAM PERDA KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PERUSAKAN SARANA PRASARANA PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER PERSIB BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENOLAK NOVUM BERUPA PUTUSAN PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 79 Pk/Pid/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1700 K/PID/2007 TENTANG PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS TERHADAP PENGAMBILALIHAN TANAH PERUSAHAAN NASIONAL OLEH PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISPARITAS PUTUSAN DALAM PENERAPAN UNSUR MENGETAHUI ATAU PATUT DIDUGA DALAM PASAL 480 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NO.181/PID/2004/PT.BDG DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT DAN PENCURIAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT (CARDING) DENGAN TERDAKWA HARRY PARLINDUNGAN SAMOSIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI KELAS IA KHUSUS BANDUNG NOMOR : 60/PID.SUS/TPK/2011 MENGENAI KESALAHAN PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERMEREK PALSU DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA CORRUPTION WATCH TERHADAP PEMBERIAN UANG PENGAMANAN DARI PT FREEPORT INDONESIA KEPADA POLRI YANG DIDUGA TERDAPAT UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog