Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERANAN PPATK DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA-PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA KASUS PENJUALAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KUHAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS DAN GAGASAN PENGHAPUSAN REMISI BAGI NARAPIDANA TERORIS DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PENELITIAN DI LP KLAS I A CIPINANG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM KEPADA ANAK DLM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DGN UU NO 11 THN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH P[ENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME SERTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG RE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN AGUSWANDI TANJUNG MENGGUNAKAN LISTRIK DI KORIDOR RUMAH SUSUN CAMPURAN ITC ROXY MAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1985 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1985 TENTANG KETENAGALIST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN MELALUI MEDIA INTERNET (INTERNET GAMBLING) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PPNS SATPOL PP DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KETENTUAN PIDANA DALAM PERDA KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PERUSAKAN SARANA PRASARANA PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER PERSIB BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENOLAK NOVUM BERUPA PUTUSAN PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 79 Pk/Pid/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1700 K/PID/2007 TENTANG PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS TERHADAP PENGAMBILALIHAN TANAH PERUSAHAAN NASIONAL OLEH PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISPARITAS PUTUSAN DALAM PENERAPAN UNSUR MENGETAHUI ATAU PATUT DIDUGA DALAM PASAL 480 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NO.181/PID/2004/PT.BDG DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT DAN PENCURIAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT (CARDING) DENGAN TERDAKWA HARRY PARLINDUNGAN SAMOSIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI KELAS IA KHUSUS BANDUNG NOMOR : 60/PID.SUS/TPK/2011 MENGENAI KESALAHAN PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERMEREK PALSU DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA CORRUPTION WATCH TERHADAP PEMBERIAN UANG PENGAMANAN DARI PT FREEPORT INDONESIA KEPADA POLRI YANG DIDUGA TERDAPAT UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI PERUSAHAAN DAERAH AGROBISNIS DAN PERTAMBANGAN JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA PUTRI ERLINA TERHADAP KASUS DUGAAN BUNUH DIRI DISEBABKAN OLEH PEMBERITAAN TIDAK BENAR YANG DILAKUKAN OLEH MEDIA MASSA LOKAL PRO HABA ACEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH SUMANTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KPK DALAM HAL PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DJOKO SUSILO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLDA METRO JAYA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KEJAHATAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN DAN PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA MAX DON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLRI ATAS PEMBERITAAN KORUPSI PETINGGI POLRI OLEH MAJALAH TEMPO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA MASIH DI BAWAH UMUR YANG MENGALAMI DEBIL JIWA YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN UMAR MUHAMMAD TERHADAP RAHMAT SULISTYO ALIAS FRANSISKA ANASTASYA OCTAVIANY YANG DINIKAHINYA DENGAN CARA BERPURA-PURA MENJADI SEORANG PEREMPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YG DPT DILAKUKAN OLEH PIHAK PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT TERHADAP JS ATAS DUGAAN MEMBERIKAN LAPORAN ATAU KETERANGAN PALSU DLM KASUS PEMERKOSAAN DAN PERAMPOKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAY DILAKUKAN OLEH LING CHIEE LUK ALIAS ACIU DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI DAN PENYITAAN BARANG BUKTI MOBIL MERCEDES-BENZ YG TDK SESUAI DGN PROSEDUR OLEH AKBP IDHA ENDRI PRISTONO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fisiologi Lepas Panen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Machine Tool Operations

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog