Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA NO. 103 K/PID.SUS/2013

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H. - SARAH OCTAVIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1014/Pid/B/PN.Bdg jo. PUTUSAN PENGADILAN DENGAN ETIKA DA KETENTUAN-KETENTUAN PERLINDUNGAN PROFESI DOKTER

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H. - Reinhard Parulian Nainggolan

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERMEREK PALSU DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Rizky Hartacipta - Somawidjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI PERUSAHAAN DAERAH AGROBISNIS DAN PERTAMBANGAN JAWA BARAT

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Fika Kristalia - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Kardoman Tumangger - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Panji Andrian

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KUHAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Irwansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN MELALUI MEDIA INTERNET (INTERNET GAMBLING) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Dony Citra Sondara - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERBUATAN PEMALSUAN DATA-DATA PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR OLEH EDY SUTAMTO DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H. - ARSIH HERDYNIA JUWITA - Nella Sumika Putri, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KPK DALAM HAL PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DJOKO SUSILO

Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H. - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Zenes Saut Pangidoan Sitorus

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA NO. 103 K/PID.SUS/2013

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1014/Pid/B/PN.Bdg jo. PUTUSAN PENGADILAN DENGAN ETIKA DA KETENTUAN-KETENTUAN PERLINDUNGAN PROFESI DOKTER

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERMEREK PALSU DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI PERUSAHAAN DAERAH AGROBISNIS DAN PERTAMBANGAN JAWA BARAT

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KUHAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN MELALUI MEDIA INTERNET (INTERNET GAMBLING) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERBUATAN PEMALSUAN DATA-DATA PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR OLEH EDY SUTAMTO DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KPK DALAM HAL PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DJOKO SUSILO

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi