Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH BAGI INVESTASI SWASTA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN DAN IMPLIKASI ONLINE ARBITRATION YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESEIAN SENGKETA DAGANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESEIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PETERNAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM BILL OF LADING TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KUH PERDATA, KUHD DAN THE HAGUE RULES.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCEGAHAN PRAKTEK MANIPULASI TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL MELALUI DOKUMENTASI TRANSFER PRICING DAN KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN DAN/ATAU CABANG DI INDONESIA OLEH PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ASING SEBAGAI BENTUK PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing Anak Perusahaan Multinasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Commercial Presence Dalam Gats/WTO dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI TERHADAP INVESTOR ASING MAUPUN INVESTOR DALAM NEGERI DALAM MENGEMBANGKAN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK KERJASAMA EKSPLOITASI DAN EKSPLORASI MIGAS ANTARA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN BPMIGAS (SKK MIGAS) DITINJAU DARI UU NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ATURAN COMPETITIVE NEED LIMIT (CNL) DALAM KERANGKA SKEMA FASILITAS GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) AMERIKA SERIKAT DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN GATT/WTO DAN IMPLIKASINYA BAGI PRODUK BAN DARI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN CODE OF CONDUCT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL PENGEMBALIAN BIAYA (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) ANTARA PEMERINTAH DENGAN PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MULTIPLE LICENSE BAGI SEKTOR PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESETARAAN DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN OFF HIRE DALAM PEMBAYARAN CHARTER KAPAL DIKAITKAN DENGAN CHARTER WAKTU DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DAN PENGALIHAN BARANG-BARANG MODAL DALAM SENGKETA BISNIS ANTARA PT SALINDO PERDANA FINANCE DENGAN PT INDOTEAKTAMA GRAHALESTARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK BAGI HASIL PEMERINTAH DAERAH ATAS SUMBER DAYA PANAS BUMI DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Penanam Modal Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan (sebuah Perbandingan di Kawasan Ancol dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAMBATAN WARALABA LOKAL DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SK MENPERINDAG NO 259/MPP/KEP/7/1997 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA ( SUATU TINJAUAN TERHADAP KANTOR POS WARALABA PT POS INDONESIA )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI DAN KESERAGAMAN SISTEM PROSEDUR KEPABEAN BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO DIKAITKAN DENGAN THE WORLD'S CUSTOMS ORGANIZZATIONS HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Dibidang Investasi Melalui ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Tahun 2009 Dalam Rangka Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN Dan Implikasinya Terhadap Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM PENERAPAN TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 SEBAGAI TINDAKAN EKSPROPRIASI TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN ASEAN AUSTRALIA NEW ZEALAND FREE TRADE AGREEMENT SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu sya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAM MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDSARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAITANNYA TERHADAP KEPENTINGAN NEGARA INDONESIA (STUDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN ELECTRONIC SIGNATURE BERKAITAN DENGAN KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI SEKTOR PERBANKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UU NO. 11 TH 2008 TTG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AGREEMENT ON AGRICULTURE DALAM KERANGKA WTO TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA BERKEMBANG KHUSUSNYA INDONESIA MENGENAI PENGENAAN TARIF DAN PEMBERIAN SUBSIDI TERHADAP PRODUK PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AGREEMENT ON PRESHIPMENT INSPECTION DALAM KERANGKA WTO TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN PRESHIPMENT INSPECTION DALAM SISTEM KEPABEAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN ASAS CABOTAGE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN TERHADAP PERKEMBANGAN OPERASI DAN PENGANGKUTAN DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi PBI No. 14/8/PBI/2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Terhadap Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance dan Ditinjau Dari Prinsip National Treatment Pada UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengawasan Kepabeanan Terhadap Perizinan Impor sebagai Upaya Penyelesaian Dwelling Time

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NO. 33/M-IND/PER/7/2013 TENTANG PENGEMBANGAN PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG HEMAT ENERGI DAN HAGA TERJANGKAU TERHADAP RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Peraturan Pemerintah No. 24 Th 2012 tentang Melaksanakan Divestasi Saham Terhadap Penanaman Modal Asing dan Pengembangan Ekonomi Nasional Ditinjau Dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang melaksanakan divestasi saham terhadap penanaman modal asing dan pengembangan ekonomi nasional ditinjau dari pasal 33 undang-undang dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Perjanjian Asean China Free Trade Area Terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Melindungi Sektor Usaha Mikro Kecil Menegah Dan Koperasi Dalam Leberalisasi Perdagangan Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INDONESIANISASI TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN ASING DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM KERANGKA GATS/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Insentif Pajak Penghasilan untuk Pengembangan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Non diskriminasi Dikaitkan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pajak Penghasilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) DIHUBUNGKAN DENGAN UU RI NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum atas Investasi Asing pada Bidang Perbankan Nasional Dikaitkan dengan Liberalisasi Ekonomi serta Implikasinya terhadap Pengembangan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Kebijakan Ekspor Rotan Dalam Era Perdagangan Global Dikaitkan Dengan Pengembangan Industri Rotan Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Investasi Asing Pada Sektor Perbankan Terhadap Pengembangan Perbankan Nasional Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Perusahaan Multinasional Dalam Liberalisasi Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLUASAN USAHA PT. POS INDONESIA (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENUNTUTAN SPIN-OFF TERHADAP PT. SEMEN GRESIK PASCA PRIVATISASI CEMEX DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TENTANG OBLIGASI KONVERSI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN SAHAM MINORITAS DI PT. HERO SUPERMARKET (Tbk) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP HAK PATEN ATAS INVENSI DNA, RANGKAIAN DNA SEL TUBUH MANUSIA YANG TELAH DIISOLASI DAN DIMODIFIKASI SECARA GENETIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN BIAYA PENGEMBALIAN (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 THN 2001 TTG MINYAK DAN GAS BUMI DAN UU NO. 25 THN 2007 TTG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUANGAN BARANG-BARANG KE LAUT UNTUK KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN KETENTUAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog