Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM MEMBERI GANTI KERUGIAN TERHADAP HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGEMBALIAN UANG (REFUND) TIKET PENUMPANG LION AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP BADAN HUKUM ASING DIHUBUNGKAN DENGAN ILC DRAFT ON RESPONSIBILITY OF STATE FOR INTERNASIONALLY WRONGFUL ACTS 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB OPERATOR PESAWAT UDARA TERHADAP PIHAK KETIGA KORBAN KECELAKAAN PESAWAT CONCORDE AIR FRANCE (AF) 4590 BERDASARKAN KONVENSI ROMA 1952 DAN PROTOKOL MONTREAL 1978

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DEVIASI YANG DILAKUKAN NAHKODA KAPAL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN THE HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENCARTER KAPAL TERHADAP PENAHAN KAPAL BERDASARKAN VOYAGE CHAPTERPARTY CONVENTION ON ARREST OF SHIPS DAN KUHD DAN UU NO 17 THN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS KESELAMATAN BARANG YANG DIKIRIM MELALUI PERAIRAN PEDALAMAN DALAM HAL PENGANGKUT WAN PRESTASI DIDALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG KUHD (KAJIAN WANPRESTASI PENGIRIMAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL-KAPAL YANG BEROPER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA PIHAK PENERIMA YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KONOSEMEN DI PELABUHAN TUJUAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PENGANGKUTAN LAUT YANG DISEBABKAN OLEH ADANYA BARANG MUATAN BERBAHAYA DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA KERUSAKAN SUATU BARANG YANG DISEBABKAN OLEH KETIDAKLAIKAN SUATU KARGO BERDASARKAN PERJANJIAN CAPTER WAKTU DITINJAUAN DARI KUHD DAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA TUBUTKAN KAPAL YANG BERISI MUATAN MINYAK BUMI DIHUBUNBGKAN DENGAN KUHD DAN ROTTERDAM RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM KONTRAK JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN INCOTERMS 2000 DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT YANG SECARA TIDAK LANGSUNG MEMPUNYAI SIFAT BERBAHAYA TANPA SEPENGETAHUAN PENGANGKUT DIKAITKAN DENGAN ROTTERDAM RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PENUMPANG YANG DITITPKAN DALAM BAGASI PESAWAT UDARA DITINJAU DARI UU NO. 15 TH 1992 TTG PENERBANGAN DAN KONVENSI WARSAWA 1929

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DALAM KETERLAMBATAN AKIBAT SALVAGE (PENYELAMATAN0 KAPAL LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN TERHADAP PENUMPANG KORBAN KECELAKAAN KAPAL YANG DIAKIBATKAN OLEH KELEBIHAN MUATAN (OVER CAPACITY) DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN DENGAN DITUNDANYA KEBERANGKATAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. FREEPORT INDONESIA SEBAGAI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING JO UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API (PERSERO) TERHADAP KECELAKAAN PENUMPANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PERKRETAAPIAN JUNCTO UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB YANG TIMBUL ANTARA PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN LISAN DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT (TAC) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KERJASAMA MIGAS ANTARA PT. PERTAMINA DENGAN PT. RADIANT ENERGI SUKATANI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS MENGENAI PRAKTIK DISTRIBUSI FILM NASIONAL OLEH PT. NUSANTARA SEJAHTERA RAYA (21 CINEPLEX) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 33

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP BANK GARANSI DI DALAM PERDAGANGAN KOMODITI MENURUT HUKUM JAMINAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL AHLI WARIS KORBAN KECELAKAAN SUKHOI SUPERJET 100 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ANDRIANA SITALAKSMI TERHADAP PEMERINTAH AUSTRALIA CQ KEDUTAAN BESAR AUSTRALIA DI INDONESIA DAN PT FIRST PACIFIC DAVIES INDONESIA AKIBAT PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI RUMAH SECARA SEPIHAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IMPORTIR ALAT BERAT PERTAMBANGAN INDONESIA TERHADAP EKSPORTIR ALAT BERAT PERTAMBANGAN AUSTRALIA YANG MELAKSANAKAN PENAHANAN BARANG DI PELABUHAN TUJUAN YANG SUDAH DITENTUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT X SEBAGAI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN TERHADAP MINING SERVICE AGREEMENT YANG TELAH LEWAT WAKTU PENYESUAIANNYA BERDASARKAN PERMEN PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH Tn. KUSNO TERHADAP Tn. FELIX SEORANG PEDAGANG MOBIL YANG TIDAK MENERAPKAN ITIKAD BAIK DALAM MENJUAL KENDARAANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS PENINGKATAN DAYA SAING PASAR TRADISIONAL DALAM UPAYA PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI DIKELUARKANNYA CLEAN BILL OF LADING TERHADAP KARGO YANG MEMILIKI KEADAAN TIDAK BAIK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN THE HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI EKSEKUSI HIPOTEK KAPAL LAUT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GROSSE AKTA HIPOTEK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KELAIKLAUTAN SUATU KAPAL DALAM PENYEDIAAN NAHKODA DAN AWAK KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM PENGANGKUTAN LAUT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN NAHKODA UNTUK MENGIKUTI PERINTAH PENCARTER KAPAL DALAM SUATU MUSIBAH KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN STANDAR NYPE'93

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN PERATURAN DEMMURAGE BERDASARKAN PERJANJIAN CHARTER PERJALANAN DIKAITKAN DENGAN THE ROTTERDAN RULES DAN KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM KONTRAK PRODUCTION SHARING PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DAN UNDANG-UNDANG NOMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM NOVASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN GAS BUMI PIPA TRANSMISI GRISSIK-DURI ANTARA PT. PGN, PT. TGI, DAN CONOCOPHILLIPC MENURUT KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PROFIT MARGIN PRODUK SERAT SINTETIS YANG DIKELUARKAN OLEH KOMISI UNI EROPA DIKAITKAN DENGAN REGULASI ANTIDUMPING UNI EROPA TERHADAP EKSPOR PRODUK SERAT SINTETIS INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum tentang Pencatatan dan Penilaian Barang Modal pada Perjanjian sewa Guna Usaha dengan Hak OPSI (Financial Lease) dikaitkan dengan Fungsi Akuntansi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (L

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FREIGHT FORWARDER (PERUSAHAAN PENGURUSA JASA MUATAN) DALAM KEGIATAN PENGANGKUTAN INTERMODAL MELALUI LAUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Potensi Ekspropriasi Akibat Implementasi Pembatasan Kepemilikan Saham asing Yang diatur Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Hortikultura

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEDAULATAN EKONOMI INTERNAL NEGARA INDONESIA DALAM MENASIONALISASI PERUSAHAAN ASING YANG BERGERAK DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG ADA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STRICT LIABILITY TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN KONTRAK KERJA SAMA OPERASI (JOINT OPERATION CONTRACT) KEGIATAN USAHA PANAS BUMI PT PERTAMINA (PERSERO) KEPADA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PP RI NO. 31 TH 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN OBJEK LEASING OLEH PIHAK LESSOR SECARA PAKSA DITINJAU ADRI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH FLEKSIBILISASI PASAR KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGORGANISASIAN SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PRINSIP MINIMUM STANDARD OF TREATMENT (MST) DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL (P4M) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN SEKTOR TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN TRIMS DALAM WTO DIKAITKAN DENGAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog