Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT (CONTRACT OF CARRIAGE BY SEA) DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA MILIK PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PIHAK KETIGA SEBAGAI PIHAK BERSENGKETA DALAM ARBITRASE PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PENGANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Modal Asing Dalam Perbankan Indonesia Dikaitkan Dengan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESELAMATAN PENGANGKUTAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA MELALUI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESEPEKATAN PERJANJIAN KONFERENSI KE VI DI HONGKONG DI BIDANG PERTANIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT UNTUK MENYEDIAKAN KELAIKLAUTAN KAPAL YANG MENINGKAT STANDARNYA SESUAI DAERAH PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN THE HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) TERHADAP PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) ATAS PENYALAHGUNAAN RAHASIOA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISE) DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) OLEH PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBATALAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK INDONESIA DAN UNIDROITPRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH/INVESTOR SEBAGAI PENGGUNA JASA BROKER DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING DI PT. AGRODANA FUTURES DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA (HOST COUNTRY) BAGI INVESTOR ASING MELALUI PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Guna Mewujudkan Investasi Yang Kondusif Dalam Rangka Mencapai Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL TERHADAP PENJUALAN MERCHANDISE DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROPINSI JAWA BARAT PASCA DIBERLAKUKANNYA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MOD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TIKET ONLINE PENERBANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG DALAM PENUNTUTAN KARGO DIKAITKAN DENGAN UNCTAD / ICC RULES FOR MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS TAHUN 1991 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT TIDAK TERANGKUT DENGAN ALASAN KAPASITAS UDARA (DENIED BOARDING PASSANGER) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA PENJUAL LAMPU HID DITINJAU DARI IZIN IMPOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penanaman Modal Asing Atas Pelanggaran Kontrak Penanaman Modal Oleh Pemerintah Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Konvensi Miga (Cinvention Establishing The Multilateral Invesment Guar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING MELALUI PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI PERTAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PERLUASAN MEREK ATAS BARANG TIDAK SEJENIS DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN (NON USE) OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN UDARA DENGAN PENERAPAN PRINSIP PRESUMPTION OF LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KEHILANGAN BARANG DITEMPATTUJUAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENYEDIAAN PINTU LINTASAN KERETA API TERKAIT PELAYANAN DAN KESELAMATAN KERETA API DAN PENGGUNA JALAN RAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN KONTRAK JUAL BELI GAS SECARA SEPIHAK OLEH BP MIGAS/SKK MIGAS SEBAGAI AKIBAT DARI DITERBITKANNYA SURAT NO. 0499/BP00000/2011/S2 DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEDAULATAN EKONOMI INTERNAL NEGARA INDONESIA DALAM MENASIONALISASI PERUSAHAAN ASING YANG BERGERAK DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG ADA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STRICT LIABILITY TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN KONTRAK KERJA SAMA OPERASI (JOINT OPERATION CONTRACT) KEGIATAN USAHA PANAS BUMI PT PERTAMINA (PERSERO) KEPADA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PP RI NO. 31 TH 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN OBJEK LEASING OLEH PIHAK LESSOR SECARA PAKSA DITINJAU ADRI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH FLEKSIBILISASI PASAR KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGORGANISASIAN SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PRINSIP MINIMUM STANDARD OF TREATMENT (MST) DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL (P4M) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN SEKTOR TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN TRIMS DALAM WTO DIKAITKAN DENGAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION TENTANG PRODUK TEKSTIL TERKAIT DENGAN PRODUK TEKSTIL CINA DAN IMPLIKASINYA BAGI TEKSTIL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGELOLAAN PENANAMAN MODAL ASING PASCA DITETAPKANNYA BATAM SEBAGAI FREE TRADE ZONE BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR TEPUNG TERIGU DARI AUSTRALIA SEBAGAI INSTRUMEN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERUSAHAAN PELAYARAN DAN MASKAPAI PENERBANGAN ASING YANG BEROPERASI DI JALUR NASIONAL DAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN PERJANJIAN BILATERAL MENGENAI PAJAK (TAX

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHAPUSAN KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) MENUJU LIBERALISASI SEKTOR TPT DALAM WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP EKSPOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERJANJIAN KERJA LAUT DI PT. RIG TENDERS INDONESIA, TBK,. DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA DIVESTASI SAHAM ANTARA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REP. INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TH 2007 TTG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase internasional berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 dikaitkan dengan kedaulatan ekonomi indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP KEMAJUAN INDUSTRI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA PDAM KOTA MANADO DAN PEMERINTAH KOTA MANADO DENGAN BV. TIRTA SULAWESI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog