Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERUSAKAN MAYAT (SUATU TINJAUAN TERHADAP KASUS SUMANTO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUAKN KELOMPOK GANK BERMOTOR DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN ATAU UPAYA BUNUH DIRI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN REMAJA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MANIPULASI PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENYIDIK KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN SALAH TEMBAK YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENISTAAN TERHADAP AGAMA OLEH PEMELUKNYA MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG YANG MELEBIHI KAPASITAS DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK MENDAPATKAN REMISI, ASIMILASI, PB, CMB, DAN CUTI BERSYARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 310 KUHP PADA KASUS TOMMY WINATA VS TEMPO DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.40 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ASAS RETROAKTIF DALAM PASAL 43 AYAT (1) UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGANIAYAAN YANG DILAKUAKN OLEH PEMAIN TERHADAP WASIT DAN PEMAIN LAINNYA DALAM SEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI DANA ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT POS KEADILAN PEDULI UMMAT (PKPU) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BIAK NUMFOR DENGAN BV. TIRTA PAPUA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI WARIA DIKAITKAN DENGAN PATOLOGI SOSIAL DI DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Tidak Didasarkan Pasal yang Didakwakan Oleh Penuntut Umum Dalam Surat Dakwaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Viktimologi Terhadap Tempat Penahan Anak Nakal Di Dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/PID/S/1998/PN.BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PENGANIAYAAN ANAK DALAM KELUARGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUANYURIDIS KRIMINOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSHIBISIONIS DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN VISUM et REPERTUM PSIKIATRI SEBAGAI ALASAN PENIADAAN PIDANA SESUAI PASAL 44 (1) KUHPIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARLUASAN SUATU AJARAN AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN YANG DIANGGAP SESAT DIKAITKAN DENGAN PASAL 29 AYAT (2) UUD 1945 DAN PASAL 22 UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBIARKAN ANAKNYA YANG MASIH BERUMUR DI BAWAH 5 (LIMA) TAHUN (BALITA) MENJADI PEROKOK AKTIF DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN No. 2447/K/PID.SUS/2011 MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMBACA ATAU MEMPERSAMAKAN" KETENTUAN PASAL 111 AYAT (1) UU NARKOTIKA DENGAN KETENTUAN PASAL 127 AYAT (1) UU NARKOTIKA"NALISIS TERHADAP PUTUSAN No. 2447/K/PID.SUS/2011 MENG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PUTUSAN GRASI ATAS PIDANA MATI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPSI YANG DILAKUKAN OLEH SINDIKAT PENJUAL ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM JUAL BELI IJON DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SERTA SOLUSI PENANGGULANGANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN PRINSIP MIRANDA RULE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DEMONSTRASI DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUGAAN GRATIFIKASI TOYOTA HARRIER TERHADAP ANAS URBANINGRUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Dari Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (MEDIASI) SEBAGAI ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA PADA KASUS KELALAIAN ORANGTUA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN SEBAGAI PELINDUNG DAN PENGAYOM MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELESTARIAN KAWASAN GUNUNG PAPANDAYAN, KABUPATEN GARUT, JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGQIYASAN BAGI PERKAWINAN JARAK JAUH MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI (VIDEOTELECONFRENCE), DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyediaan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimingrasian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN POLRI DENGAN MELIBATKAN INTERPOL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN NEGARA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA MASSA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERPU TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PEDOFILIA DIHUBUNGKAN ENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN POLRI DALAM PENAHANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN PELAKU ANAK DAN KORBAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMIDANAAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN RUU KUHP 1999-2000 SERTA TITIK TAUTNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK DIDIK DALAM KASUS KEKERASAN SEBAGAI BENTUK TINDAKAN UNTUK MENDISIPLINKAN OLEH TENAGA PENDIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Viktimologis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Hal Kelayakan Bekerja Dihubungkan Dengan Konvensi Internasional Labour Organization (OLI) No. 189 Tentang Decent Work for Domestic Workers

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEADILAN PEMULIHAN (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN PERKARA ANAK KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN TEMPAT HIBURAN PENYEDIA JASA PELAYANAN SEKS TERSELUBUNG DI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN KHUSUSNYA PASAL 281 KUHP & 296 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENCABUTAN HAK MENERIMA UANG PENSIUN BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YG BERKEDUDUKAN SEBAGAI ANGGOTA DPR DLM UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAKA WARIS ORANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN FIQH ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRINYA MENURUT PASAL 8 UU NO. 23 TH 2004 TTG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KAIDAH-KAIDAH PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog