Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Eksistensi POLRI Dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kerjasama Internasional Dengan Negara-Negara Lain

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA UNTUK TIDAK DIPERLAKUKAN SECARA DISKRIMINATIF DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Dibidang Tambang Batubara Dalam Kawasan Hutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sistem Pemidanaan Bagi Residivis Dalam Praktik Penegakkan Hukum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota POLRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penetapan Status Hukum Terhadap Aset Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Pada PT. Persero Terbuka

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN STATUS HUKUM TERHADAP ASET SITAAN HASIL TINDAK PIDANAORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI PADA PT. PERSEROAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan dan Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Inspektorat Jenderal Untuk Percepat Perbaikan Kepatuhan Hukum Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Hukum Milik Negara Persero Dalam Rangka Pengelolaan Perusahaan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Hukum Keuangan Negara di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA MELALUI MEKANISME HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yuncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Melalui Mekanisme Hukum Per

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidan Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peningkatan Profesionalisme Penyidik POLRI Guna Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004""PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Berdasrakan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian di Luar Pengadilan (Ofdoening Buiten Proces): Studi Tentang Kemungkinan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Dalam Kasus Timor Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Oleh Penyidik Polri Terkait Konsep Keadilan Restorative Dihubungkan Dengan UU RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyertaan Dalam Suatu Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kejahatan Money Laundering

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Pengadaan Barang/Jasa Di Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Penyelamatan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peran POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Orang Di Kepulauan Riau Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perdagangan Orang Transnasional Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perdpektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Praktek Pencucian Uang Melalui Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pergeseran Pidana Pembayaran Uang Pengganti Menjadi Waris Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peristiwa Pengeboman Di CafÚ Sari Club Legian Bali Sebagai Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAWANAN TERHADAP PERADILAN DIKAITKAN DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlawanan Terhadap Peradilan Dikitkan Dengan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Dan Pembatasan Hak-Hak Tersangka Di Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) Dikaitkan Dengan Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PPEMBATASAN HAK-HAK TERSANGKA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 ( KUHAP ) DIKAITKAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Paksa Badan (Gijeling)Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Berdasrkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Masalah Hukum Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Masalah Pengawasan Orang Asing Berdasrkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dihubungkan Dengan Tugas Pokok Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Model Harmonisasi Pengaturan di Bidang Penataan Ruang Kawasan Pesisir Dalam Pembangunan Bekelanjutan di Jawa Barat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Praktek Penangguhan Penahanan Tersangka dan Terdakwa Berdasarkan Unda-Undang No. 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Upaya Paksa Berdasarkan UU Nomor * Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam,Tidak Manusiawi Atau Merendah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dkaitkan Dengan Konsep Restorative Justice

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang N0.20 Tahun 2001 Tenatng Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembalikan Beban Pembuktian Hasil Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Antara Indonesia Dan Timor Leste Dalam Perspektif Restorative Justice

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembinaan Narapidana Politik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog