Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYANGKALAN TERHADAP PERKAWINAN YANG SAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BATAK TOBA

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Linda Rachmainy, S.H.,M.H. - Pangeran Partogi Longguk

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH (HADHANAH) ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Djanuardi, S.H.,M.H. - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Restu Ristina Pratiwi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 04/PDT/G/1998/PN.BDG TENTANG GUGATAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H. - Sapri Tarigan

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS JANDA DALAM HUKUM ADAT BATAK DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Eidy Sandra, S.H.,M.H. - Tabita Mauliate U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA, DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

CHANDRA ADI PERMANA - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH HAK ULAYAT SUKU MOI ( MARGA KALAGISON DAN MALI BELA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PA

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Not. Poppy Kuntari S, S.H.,M.Hum. - Prof.Dr.H. R. Otje Salman, S.H.,M.H. - YENNI SELLYWATI SIAGIAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB P.T. ANGKASA PURA I (PERSERO) DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) KEPADA MASKAPAI TERKAIT PADAMNYA LISTRIK DI BANDARA NGURAH RAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBAGAN

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - MUHAMMAD HUSNI THAMRIN - Rr. Yanti Suryanti, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB YAYASAN SEBAGAI ORANG TUA WALI TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ANAK SEBAGAI POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PANTI ASUHAN SYUBHANUL WATHON KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Yasmina Nadia Ma'arif

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINAJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK WARIS BAGI KHUNTSA (BANCI) DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

Djanuardi, S.H.,M.H. - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Muhammad Alie

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK ANAK ANGKAT UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH HIDUP AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Angguriani Puspita Sari - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H.,M.H.CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK WARIS BAGI PELAKU DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN GELAHANG BARENG/NEGEN PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Dr. Bambang Daru Nugroho S.H., M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution S.H., M.H. - Winiati Wulansari Martiana

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK WARIS ISTRI KEDUA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H. - Nurleila

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PERAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM MENGELOLA HARTA PUSAKA TINGGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - FEBRI RAJITA USMAN - Linda Rachmainy, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asas-asas & Tatanan Hukum Adat

Bambang Daru Nugroho - Bzn, B. Ter Haar

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM PASIEN MARTHA MANULANG YANG TELAH DIRUGIKAN MELALUI TUNTUTAN TERJADINYA KESALAHAN PROFESIONAL MEDIS DIHUBUNGKAN DENGAN INFORMED CONSENT

Ali Pasha - Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H., - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Ari Arsyad - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M . Ramli, S.H.,M.H.,FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4

Koleksi

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYANGKALAN TERHADAP PERKAWINAN YANG SAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BATAK TOBA

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH (HADHANAH) ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 04/PDT/G/1998/PN.BDG TENTANG GUGATAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS JANDA DALAM HUKUM ADAT BATAK DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA, DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH HAK ULAYAT SUKU MOI ( MARGA KALAGISON DAN MALI BELA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PA

TANGGUNG JAWAB P.T. ANGKASA PURA I (PERSERO) DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) KEPADA MASKAPAI TERKAIT PADAMNYA LISTRIK DI BANDARA NGURAH RAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBAGAN

TANGGUNG JAWAB YAYASAN SEBAGAI ORANG TUA WALI TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ANAK SEBAGAI POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PANTI ASUHAN SYUBHANUL WATHON KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF

TINAJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK WARIS BAGI KHUNTSA (BANCI) DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

HAK ANAK ANGKAT UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH HIDUP AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

HAK WARIS BAGI PELAKU DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN GELAHANG BARENG/NEGEN PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

HAK WARIS ISTRI KEDUA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

IMPLEMENTASI PERAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM MENGELOLA HARTA PUSAKA TINGGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU

Asas-asas & Tatanan Hukum Adat

UPAYA HUKUM PASIEN MARTHA MANULANG YANG TELAH DIRUGIKAN MELALUI TUNTUTAN TERJADINYA KESALAHAN PROFESIONAL MEDIS DIHUBUNGKAN DENGAN INFORMED CONSENT

WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi