Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN SEBAGAI PEMEGANG SERTIPIKAT PEMECAHAN DARI SERTIPIKAT INDUK ATAS PEMBATALAN SERTIPIKAT INDUK (BERDASARKAN PUTUSAN MA RI NO. 71/PK/TUN/2000) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH BERSUBSIDI DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pekerja di kantor notaris menyangkut hak dan kewajiban berpedoman kepada UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEMBERSIH BAK PENAMPUNGAN LIMBAH TEKSTIL YANG TERINFEKSI PENYAKIT AKIBAT KERJA, DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RSU. VINA ESTETICA DITINJAU DARI PERMENAKER NO. PER-04/MEN/1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG BEKERJA PADA HARI LIBUR RESMI DI CV SETIA JAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMOHON HAK MILIK ATAS TANAH HAK GUNA USAHA YANG DISENGKETAKAN DI KEC. AGRABINTA, KAB. CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK KAUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO PERDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM PELAKSANAAN PEMBARUAN AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR NO. IX/MPR/2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA CALON PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG BUKU TANAHNYA MUSNAH TERKENA BENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK DI PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN DALAM UPAYA PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG IKUT SERTA DALAM PROGRAM PENSIUN DENGAN MASA KEPESERTAAN KURANG DARI 15 TAHUN MENURUT UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG รป UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN APARTEMEN GATEAWAY YANG MENYESATKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH PT. LANGEN KRIDHA PRATYANGGA (LKP) Tbk SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TERHADAP PENYAKIT AKIBAT KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUMEN-INSTRUMEN ILO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH BUKAN PEMILIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER SECURITY SERVICE DI PT. THAMES PAM JAYA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK-PIHAK DALAM PERKERJAAN KONSTRUKSI TERKAIT KEGAGALAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG MENYEBABKAN HILANG NYA NYAWA ORANG LAIN DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UU HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN RUMAH NEGARA TERHADAP AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERPU TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT NAGARI GUGUAK MALALO YANG SEBELUMNYA HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PROGRAM LARASITA (LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN INDRAMAYU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN BANDUNG UTARA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM KAITANNYA DENGAN TATA RUANG WILAYAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN BY PASS DI KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN TANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Islamic Center Di Kotamadya DT.II Bandung Dihubungkan Dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSN SEDERHANA OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI PERPRES NO. 36 TH 2005 JO. PERPRES NO. 65 TH 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 36 TH 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS ANAH HAK PENGELOLAAN TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN TANAH YANG DITERLANTARKAN OLEH MASYARAKAT ADAT DI SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK SECARA DI BAWAH TANGAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BELUM MENIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN ZONA TAMBAHAN MENURUT KONVENSU HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASI JURIDIKSI BERLAKUNYA HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS RUMAH BERSUBSIDI DIKAITKAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH MENGENAI PENGADAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TANAH DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA SEBAGAI ARTIS DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUSAHAAN TANAH KAS DESA MELALUI PERJANJIAN USAHA BAGI HASIL DAN SEWA TANAH PERTANIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN RUMAH DINAS PROV JAWA BARAT KEPADA PENGHUNI DITINJAU DARU UU NO 1 THN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 40 THN 1994 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NO 31 THN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NO 40 THN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYALAHGUNAAN ASET BERSAMA OLEH PENGEMBANG TANPA SEIZIN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) DALAM LINGKUNGAN RUMAH SUSUN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya penegakan hukum agraria nasional yang efektif dan efisien dihubungkan dengan UU no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH DINAS ANTARA PIHAK PENGHUNI DENGAN PIHAK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PENGELOLA RUMAH DINAS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian, pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan di Sumatera Barat dalam kerangka UUPA dan UU no. 56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PENETAPAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA TERHADAP TANAH DENGAN BUKTI VERPONDING INDONESIA DI TINJAU DR UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 THN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN MASYARAKAT DALAM KONSOLIDASI TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG KONSOLIDASI TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN BNP2TKI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA WANITA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN KANOR PERTANAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK-HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BOGOR DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR DAN KABUPATEN TINGKAT II BOGOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENYELESEIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1957 TENTANG PENYELESEIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Jual-Beli Kaveling Tanah Matang Oleh PT PUTERACO Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Dihubungkan Dengan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang pokok-Pokok Agraria Jo. UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian sewa lahan di atas tanah hak pengelolaan ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENGHUNI DENGAN PT. PRIMA ADHITAMA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SEBAGAI PEMILIK DAN PENGELOLA APARTEMENT SEBAGAI PEMILIK DAN PENGELOLA DAN PENGELOLA APARTEMEN PLAZA RESIDENCES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS JUAL BELI TANAH TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN KOMPENSASI UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI OLEH PERTAMINA AREA GEOTHERMAL KAMOJANG

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog