Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan Hukum Karya Cipta Melalui Sarana Multimedia Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta Dalam Upaya Peningkatan Wirausaha Pelaku Industri Kreatif di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU DALAM E-COMMERCE DITINJAU DARI UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM TRANSAKSI MOBILE-BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN HAK PRIBADI (PRIVACY RIGHT) YANG DIMILIKI OLEH PIHAK KETIGA YANG MENJADI TARGET PENYADAPAN (UNLAWFUL INTERCEPTION) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI BERGERAK (SELULER) DARI IKLAN YANG MEMUAT INFORMASI MENYESATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU PRA-BAYAR PT. INDOSAT, TBK ATAS HILANGNYA PULSA REGULER UNTUK LAYANAN PAKET INTERNET UNLIMITED INDOSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 199

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN TERKAIT KEMERDEKAAN PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN NASABAH BANK CENTRAL ASIA (BCA) TERHADAP PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK PERBANKAN (HACKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN VERBAL PADA ACARA KOMEDI BULAN RAMADHAN YANG DITAYANGKAN SECARA LANGSUNG (LIVE) OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP NEGARA YANG DISADAP SECARA MELAWAN HUKUM (UNLAWFUL INTERCEPTION) DALAM PENYADAPAN LINTAS BATAS NEGARA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN SISTEM PENGAMANAN PERANGKAT LUNAK (UNLOCKING) TELEPON GENGGAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKTA NOTARIS YANG DIHASILKAN MELALUI KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN TINGKAT LAYANAN BAGI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI DI BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBLOKIRAN AKSES SAMBUNGAN LANGSUNG INTERNASIONAL (SLI) DI WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYEBARLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI KE DAERAH TERPENCIL DIKAITKAN DENGAN UNIVERSAL SEVICE OBLIGATION (USO) BERDASARKAN UNDANG-UDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS BERLAKUNYA UNITED STATES PUBLIC HEALTH SECURITY AND BIOTERRORISM PREPAREDNESS AND RESPONSE ACT 2002 (BIOTERRORISM ACT) DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN INTERNASIONAL MENGENAI PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI CERTIFICATION AUTHORITY DALAM TRANSAKSI BISNIS MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TATA CARA PENETAPAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 YTAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG INTERKONEKSI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI LAINNYA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TH 1999 TTG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KETENTUAN PENYEDIAAN JASA BERDASARKAN GATS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK LABUH (LANDING RIGHT) ASTRO TV BERDASARKAN PENGATURAN NASIONAL MENGENAI HAK LABUH DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OUTER SPACE TREATY 1967 DAN ITU CONVENTION 1973

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN BIAYA MURAH PENGANGKUTAN (LOW COST CARIER) DALAM PENERBANGAN KOMERSIAL DITINJAU DARI KETENTUAN INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM HASIL INVESTIGASI KECELAKAAN DAN INSIDEN PESAWAT UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL EVIDENCE DALAM MODEL LAW UNCITRAL ON ELECTRONIC COMMERCE 1996 DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELUANG INVESTASI DALA PENYELENGGARAAN FREKUENSI 3 GENERATION (3G) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP) BERDASARKAN PENGATURAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. ATAS PENGGUNAAN PULSA TELEPON OLEH PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PRIVACY RIGHTS ON PERSONAL DATA DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT SEBAGAI BENTUK KONTRAK KERJASAMA DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (CYBER CRIME) YANG TERMASUK KATEGORI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME FIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATION CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PALERMO CONVENTION N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDUS TERHADAP PERSAINGAN ANTAR OPERATOR SELULER ATAS TARIF JELAJAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTER ANTARA KETUT PUSPA ARIANI v. MARTIN LINDSEY-CLARK DAN WHOIS PRIVACY PROTECTION SERVICE, INC. TERKAIT KEPEMILIKAN NAMA DOMAIN www.stormbrewing.net

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENYEDIA JASA INTERNET DI INDONESIA DALAM KEGIATAN ELECTRONIC COMMERCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (BRTI) SEBAGAI REGULATOR DALAM BISNIS DAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 36 TH 1999 TTG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK E-GOVERNMENT DALAM TATA KELOLA LAMAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEBAGAI PERWUJUDAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HHUKUM SELEKSI TERBUKA CAMAT DAN LURAH DENGAN PEMANFAATAN SISTEM ELEKTRONIK DI PROVINSI DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Aksi Korporasi Penyelenggara Telekomunikasi dalam Pemanfaatan Spekuensi Radio dikaitkan dengan Persaingan Usaha di Bidang Industri Telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM BAGI PENYELENGGARAAN SISTEM KEARSIPAN YANG BERBASIS SITEM INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DAN PERIZINAN TERHADAP PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI DASAR PENETAPAN KUASA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DARI PERTANGGUNGJAWABAN JURNALIS INDEPENDEN (CITIZEN JOURNALIST) ATAS PENYAMPAIAN INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DARI REKAYASA FOTO FIGUR PUBLIK YANG MENGANDUNG UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MELAKUKAN SPIONASE TERHADAP RAHASIA DAGANG PIHAK LAIN ANTARA REPUBLIK RAKYAT CINA DAN GOOGLE INC.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM KEABSAHAN SKYPE PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI TELECONFERENCE DALAM ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ISI SIARAN TV BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM LAMAN PENGUMPUL BERITA (NEWS AGGREGATOR WEBSITE) YANG MENGGUNAKAN KARYA JURNALISTIK DALAM BENTUK BERITA DARI MEDIA ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA INTERNET ( INTERNET SERVICE PROVIDER- ISP) ATAS KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELINDUNGAN TERHADAP PASIEN DALAM PENGELOLAAN DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENATAAN FREKUENSI THIRD GENERATION (3G) OLEH KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGAKSESAN AKUN KOMPUTASI AWAN (CLOUD COMPUTING) UNTUK PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog