Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT X SEBAGAI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN TERHADAP MINING SERVICE AGREEMENT YANG TELAH LEWAT WAKTU PENYESUAIANNYA BERDASARKAN PERMEN PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Sonora Gokma Pardede

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN DAN TINDAKAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TERLAMBAT MENGAJUKAN TAGIHAN UTANG PAJAK KEPADA KURATOR DALAM KASUS PAILIT PT METRO BATAVIA

CHRISTIAN DIOR P S - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Rai Mantili, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGGUNAAN DANA NON-BUJETER OLEH PIMPINAN KEMENTRIAN NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH INDONESIA

Adam Prakoso - Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS KEUANGAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Muh. Farchan Hidayatullah - Prof.Dr.H. Man S. Satsrawidjaja, S.h.,S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 222 K/PDT/2011 TENTANG GUGATAN PERLAWANAN TEREKSEKUSI ATAS LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN ANTARA JOHANES DJONI SUPRIJATNO MELAWAN PT. BANK UOB BUANA TBK DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Linda Rachmainy, S.H.,M.H. - NIA YUNIAWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Muhamad Ridwan

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS PENJUALAN ASET BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Marina Yulia Herina Manurung - Zaenal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

DIKI SHODIKIN NUGRAHA - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME DAN UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA PENGIRIMAN PAKET MELALUI LAYANAN INSTANT COURIER OJEK ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA DAN PAJAK P

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - NOVIKA TRI INDRIANA - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PEMBERIAN INSENTIF PAJAK ATAS SUMBANGAN BENCANA ALAM DI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Sonny Sundana - Zainal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT X SEBAGAI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN TERHADAP MINING SERVICE AGREEMENT YANG TELAH LEWAT WAKTU PENYESUAIANNYA BERDASARKAN PERMEN PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

KEDUDUKAN DAN TINDAKAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TERLAMBAT MENGAJUKAN TAGIHAN UTANG PAJAK KEPADA KURATOR DALAM KASUS PAILIT PT METRO BATAVIA

UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGGUNAAN DANA NON-BUJETER OLEH PIMPINAN KEMENTRIAN NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH INDONESIA

STATUS KEUANGAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 222 K/PDT/2011 TENTANG GUGATAN PERLAWANAN TEREKSEKUSI ATAS LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN ANTARA JOHANES DJONI SUPRIJATNO MELAWAN PT. BANK UOB BUANA TBK DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS PENJUALAN ASET BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

MEKANISME DAN UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA PENGIRIMAN PAKET MELALUI LAYANAN INSTANT COURIER OJEK ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA DAN PAJAK P

ASPEK HUKUM PEMBERIAN INSENTIF PAJAK ATAS SUMBANGAN BENCANA ALAM DI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi