Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

PAJAK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Yuky Bahtiar Mufthi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - FITRIA ANGGRAENI - H. Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KODE ETIK KEJAKSAAN DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU

Abi Ma'ruf Radjab, S.H.,M.H. - Bani Kohar Harahap - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

SITA EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN PUSAT (P4P) AKIBAT ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT NADA TEXTILE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Agus Yulianto - Atje, S.H., M.H. - Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PADA WARISAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN PAJAK

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Djanuardi, S.H.,M.H. - Ela Ameliawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB BANK INDONESIA DALAM PENGUCURAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) DALAM KAITANYA DENGAN HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI)

Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H - Etty Mulyati, S.H., M.H - Shinta Dumasari Utami Siringoringo

Detail Cantuman XML Detail Cite

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Ardiansyah Dwi Putra - Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Santi Hapsari, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - H. Zul Afdi Ardian Umar, S.H. - Umar Maulana

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HHUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI RESIKO GAGAL BAYAR (DEFAULT RISK) PADA OBLIGASI NEGARA RITEL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.06/2006

Darwin - Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Hj. R. Kartikasari, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - KAREN K.S. NAPITU - Santi Hapsari D.A.,S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

PAJAK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

FUNGSI PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KODE ETIK KEJAKSAAN DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU

SITA EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN PUSAT (P4P) AKIBAT ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT NADA TEXTILE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG

TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PADA WARISAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN PAJAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB BANK INDONESIA DALAM PENGUCURAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) DALAM KAITANYA DENGAN HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI)

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

PERLINDUNGAN HHUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI RESIKO GAGAL BAYAR (DEFAULT RISK) PADA OBLIGASI NEGARA RITEL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.06/2006

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi