Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Pelelangan Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah Dikaitkan Dengan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Dr. Supraba Sekarwati W, SH.,CN. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Yayat Priatna D

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara

Dr. Supraba Sekarwati W., SH., CN. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - ROLAND RANDHYA DARPAMAHARDIKA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PELAYANAN JASA KERETA API INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. Supraba Sekarwati W, SH.,CN. - Murny Hermiany - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pengiriman Uang Tunai Yang Di Asuransikan Dengan Asuransi Cash In Transit

Deden Hilman - Dr. Supraba Sekarwati W, SH.,CN. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perdagangan Obat Tradisional Berbahan Kimia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Gatot Murniaji - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. M.Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Nelly Budi Dharma - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI DI KAITKAN DENGAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN.

ARBONAS SIGIRO - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH.,FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1999 TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - YAYAT SUDRAJAT

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Izin Usaha Yang Terletak Di Lahan Masyarakat Adat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dr. Supraba Sekarwati W, SH.,CN. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Yustitie Evelina Sitorus

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Usaha Milik Negara Dengan Skdekusi Barang Jaminan Hak Tanggungan

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. Veronica Komnalawati, SH.,MH. - TRI INTIASWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Pelelangan Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah Dikaitkan Dengan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PELAYANAN JASA KERETA API INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pengiriman Uang Tunai Yang Di Asuransikan Dengan Asuransi Cash In Transit

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perdagangan Obat Tradisional Berbahan Kimia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

ASPEK HUKUM PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI DI KAITKAN DENGAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN.

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1999 TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Izin Usaha Yang Terletak Di Lahan Masyarakat Adat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Usaha Milik Negara Dengan Skdekusi Barang Jaminan Hak Tanggungan

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi