Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Berikutnya Halaman Akhir

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK BERMASALAH UNTUK MEWUJUDKAN PERBANKAN YANG SEHAT DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Sabar JKP Lubis - Tarsisius Murwaji, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prinsip Orientasi Bisnis Yang Berkelanjutan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Sebagai Salah Satu Sarana Pengembangan Lembaga Hukum Arbitrase Domestik Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. Priyatna Abdurrajid, S.H., - Ricco Akbar

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 951 K/ SIP/1974 TANGGAL 6 FEBRUARI 1975 TENTANG SANDERA KARENA HUTANG SEBAGAI JALAN KELUAR UNTUK MENGATASI KREDIT MACET

Ahadin Rizki - Etty Mulyati, SH. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengawasan Dan Pe ngendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Sektor Migas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Hasandi A. Thomas - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengelolaan Royalti Ring Back Tone Oleh YKCI Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Indra Juanito Riyadi Halid - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Traditional Dibidang Keanekaragaman Hayati Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Bagi Masyarakat Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Nasional

Imas Rosidawati - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengelolaan Tanah Masyarakat Adat Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara

Abu Sanmas - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Penggerak Perekonomian Dikaitkan Dengan Pembiayaan Melalui Kredit Perbankan Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Etty Mulyati - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof.H. Nen Amran, S.H., Mec., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Badan Hukum Dikaitkan Dengan Hak Kesetaraan Pelaku Usaha Berdasarkan Asas Keadilan Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Sharif Cicip Sutardjo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penguasaan Pangsa Pasar Bidang Ketenagalistrikan Oleh BUMN Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Cut Yuslina Riyanto - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK BERMASALAH UNTUK MEWUJUDKAN PERBANKAN YANG SEHAT DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Prinsip Orientasi Bisnis Yang Berkelanjutan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Sebagai Salah Satu Sarana Pengembangan Lembaga Hukum Arbitrase Domestik Indonesia.

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 951 K/ SIP/1974 TANGGAL 6 FEBRUARI 1975 TENTANG SANDERA KARENA HUTANG SEBAGAI JALAN KELUAR UNTUK MENGATASI KREDIT MACET

Pengawasan Dan Pe ngendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Sektor Migas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Pengelolaan Royalti Ring Back Tone Oleh YKCI Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Traditional Dibidang Keanekaragaman Hayati Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Bagi Masyarakat Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Nasional

Pengelolaan Tanah Masyarakat Adat Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Penggerak Perekonomian Dikaitkan Dengan Pembiayaan Melalui Kredit Perbankan Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Badan Hukum Dikaitkan Dengan Hak Kesetaraan Pelaku Usaha Berdasarkan Asas Keadilan Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan.

Penguasaan Pangsa Pasar Bidang Ketenagalistrikan Oleh BUMN Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi