Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 Berikutnya Halaman Akhir

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI SUMATRA BARAT BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANYA

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Oscar Gerry Bahana

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA ATAS WANPRESTASI PEMBERI WARALABA BERHUBUNGAN DENGAN PEMBINAAN KEPADA PENERIMA WARALABA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Etty Mulyati, S.H.,M.H. - herdi Kristianto

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGDAN HUKUM TERHADAP WANITA ATAS HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Tirza Mega Praditta

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK ISTRI UNTUK MENCERAIKAN SUAMI SECARA HUKUM ADAT NIAS DIHUBUNGKAN DENGAN HHUKUM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Florence S. Sihombing - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS JANDA DALAM HUKUM ADAT BATAK DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Eidy Sandra, S.H.,M.H. - Tabita Mauliate U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - RISMA AYU

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN HARTA BERUPA TANAH HAK MILIK AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDAG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Imam Tazwiny

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Shandra Dewi Octaviani

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYANYI YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI KONTRAK KERJASAMA DIDASARKAN BUKU III KUHPERDATA

Dr. Bambang Daru Nugroho S.H.,M.H. - NURKARIMAH IKRAM - Sridewi Anggraeni Wiyono S.H.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK KOMUNAL BAGI MASYARAKAT ADAT DIATAS TANAH PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PAKAI OLEH MENTERI AGRARIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

ACHMAD FAISAL RACHMAN - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI SUMATRA BARAT BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANYA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA ATAS WANPRESTASI PEMBERI WARALABA BERHUBUNGAN DENGAN PEMBINAAN KEPADA PENERIMA WARALABA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

PERLINDUNGDAN HUKUM TERHADAP WANITA ATAS HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK ISTRI UNTUK MENCERAIKAN SUAMI SECARA HUKUM ADAT NIAS DIHUBUNGKAN DENGAN HHUKUM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS JANDA DALAM HUKUM ADAT BATAK DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

KEDUDUKAN HARTA BERUPA TANAH HAK MILIK AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDAG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYANYI YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI KONTRAK KERJASAMA DIDASARKAN BUKU III KUHPERDATA

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK KOMUNAL BAGI MASYARAKAT ADAT DIATAS TANAH PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PAKAI OLEH MENTERI AGRARIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi