Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

TIN JAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS KERUGIAN KONSUMEN YANG DISEBABKAN OLEH IKLAN YANG DILAKUKANNYA DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Agus Suwandono SH., LL.M - Dr. H . Isis Ikhwansyah SH., MH. CN. - Friyanka Khowara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - NOER ADHE PURNAMA - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

DICKI NELSON - Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Achmad Reynaldie Saboe - Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN. - Dr. Nia Kurniati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Batas Waktu Pemeriksaan Permohonan Pailit Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Pailit Dalam Praktik di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU. - RENO CATELYA DIRA OKTAVIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - ERITA YOHAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGA

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN - Rai Mantili, SH., MH. - Stevia Yenika Sari

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGAGALAN PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT KARENA KESALAHAN SISTEM INFORMASI DEBITUR DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 1/POJK.07/2013 TEN

DR H ISIS IKHWANSYAH SH MH CN - INDA RACHMAWATI - NUN HARRIETI SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Fungsi PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Di Sektor Infrastruktur

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. - Regga Adliyan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Tentang Kemungkinan Diterapkannya Konsep Fresh Start Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH - Sonyendah Retnaningsih

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TIN JAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS KERUGIAN KONSUMEN YANG DISEBABKAN OLEH IKLAN YANG DILAKUKANNYA DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Batas Waktu Pemeriksaan Permohonan Pailit Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Pailit Dalam Praktik di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGAGALAN PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT KARENA KESALAHAN SISTEM INFORMASI DEBITUR DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 1/POJK.07/2013 TEN

Analisis Yuridis Fungsi PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Di Sektor Infrastruktur

Politik Hukum Tentang Kemungkinan Diterapkannya Konsep Fresh Start Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi