Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota DPRD Yang Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu Dihubungkan Dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

Hidayatul Manan - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NOMOR 117/PID.B/2003/PN.SMD TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PRODUK PT UNILEVER INDONESIA

Dr. H. Pontang Moerad B.M.,S.H - Nandang Sutisna - Somawidjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindak Pidana Pemilu Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Mekanisme KUHAP

Maria Silnya E. Wangga - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Ashri Luthfi A - Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H - Hj. Asih Baktiasih, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - WAHYU BINTONO

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

ASEP SAFRUDIN - Dr. Poentang Moerad, S.H.,M.H. - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pariyo - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA

Mochamad Rezky - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Terhadap Penyitaan Barang Bukti Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Benone Jesaja Louhenapessy - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR USIA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNNGAN ANAK.

HANNY ANDHIKA - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota DPRD Yang Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu Dihubungkan Dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NOMOR 117/PID.B/2003/PN.SMD TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PRODUK PT UNILEVER INDONESIA

Tindak Pidana Pemilu Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Mekanisme KUHAP

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA

Penerapan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Terhadap Penyitaan Barang Bukti Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR USIA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNNGAN ANAK.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi