Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

DAMPAK SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGNA HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS TELUK BUYAT KAB. MINAHASA

Arip Budiman - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - WAHYU BINTONO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dualisme Kewenangan Penyidikan Yang Dilakukan Antara PPNS Dan Penyidik POLRI Dalam Penanganan Tindak Pidana Ketertiban Umum Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Tri Suhartanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektifitas Pidana Penjara Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana.

M. Zen - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

ASEP SAFRUDIN - Dr. Poentang Moerad, S.H.,M.H. - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Persidangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Aldhie Prakasa - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Penegak Hukum Peradilan Pidana Militer Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Sjaiful Nursaid

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aktivitas Perbankan Dalam Hubungannya Dengan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pembiayaan Kegiatan Terorisme.

Hari Purwanto - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Alternatif Model Penahanan Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Elis Rusmiati - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISA YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKA UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK

Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - EDISON SITORUS - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisa Yuridis Mengenai Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dan Implementasinya Dalam Praktik

EDISON SITORUS - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Dadang Herli Saputra - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Stefanus Roy Rening

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Agung Yudha Adhi Nugraha - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

M. Djasman Pandjaitan - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 334.K/PID/2001 TENTANG JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN BIASA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PENYEROBOTAN TANAH

Agus Takariawan, S.H.,M.H - Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S - Ira Rodiana H

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 108/PID/B/2010/PN.BDG TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI GANJA VIDE PASAL 111 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Renny Mega Pristyanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Jackson Apriyanto Pandiangan - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN JENIS PENAHANAN RUMAH DAN PENAHANAN KOTA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM JAWA BARAT

Erick Christian Febrian Siagian - H. Agus takariawan , S.H.,M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - REZA INDRACAHYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

DAMPAK SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGNA HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS TELUK BUYAT KAB. MINAHASA

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Dualisme Kewenangan Penyidikan Yang Dilakukan Antara PPNS Dan Penyidik POLRI Dalam Penanganan Tindak Pidana Ketertiban Umum Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Efektifitas Pidana Penjara Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana.

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Persidangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Eksistensi Penegak Hukum Peradilan Pidana Militer Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Aktivitas Perbankan Dalam Hubungannya Dengan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pembiayaan Kegiatan Terorisme.

Alternatif Model Penahanan Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.

ANALISA YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKA UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK

Analisa Yuridis Mengenai Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dan Implementasinya Dalam Praktik

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 334.K/PID/2001 TENTANG JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN BIASA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PENYEROBOTAN TANAH

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 108/PID/B/2010/PN.BDG TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI GANJA VIDE PASAL 111 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN JENIS PENAHANAN RUMAH DAN PENAHANAN KOTA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM JAWA BARAT

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi