Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

LEGALITAS PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISLAMIC STATE DI SURIAH BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

CHRISTIAN HAMONANGAN PRONTO - DAVINA OKTAVIANA SH MH - DR IDRIS SH MA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedaulatan ekonomi Terhadap sumber Daya Migas di Wilayah Indonesia Melalui Kontrak Kerjasama Dalam Mewujudkan Kemandirian Sektor Migas Nasional (Dalam Kerangka Perbaikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)

Dr. Hj. Ietje K. Andries, SH., MH. - Dr. Idris, SH., MA. - M. PRASETYA NURYANTO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Sektor Domestik Berdasarkan Domestic Worker Convention (No. 189) 2011 Dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Asean Dalam Menghadapi Asean Community 2015

ARINI AZKA MUTHIA - Dr. Idris, SH., MA. - R.A. Gusman Catur Siswandi, SH., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMISAHAN WILAYAH (SECESSION) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL : STUDI KASUS KATALONIA

DR IDRIS SH MA - NOVANNISA - SITI NOOR MALIA PUTRI SH LLM

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERKEMBANGAN PRINSIP ESTOPPEL DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEPEMILIKAN STATUSPULAU PALMAS DI INDONESIA

AINI NURUL IMAN - Dr. Hj. Rika Ratna Permata, SH., MH. - Dr. Idris, SH., MA.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Status Kepemilikan Pulau Pasir Dalam MOU Box 1974 Antara Indonesia dan Australia Menurut Hukum Internasional""Status Kepemilikan Pulau Pasir Dalam MOU Box 1974 Antara Indonesia dan Australia Menurut Hukum Internasional""

Dr. Idris, SH., MA. - Hj. Rika Ratna Permata, SH., MH. - NURBAITI TAHA

Detail Cantuman XML Detail Cite

URGENSI PENGATURAN KONSERVASI PARI MANTA BIROSTRIS DAN MANTA ALFREDI DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN RFMO

AVIRZAN - DR. IDRIS, SH.,MA - SUPARMAN DIRAPUTRA, SH.LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS RELOKASI PENCARI SUAKA ILEGAL AUSTRALIA KE PUSAT DETENSI PULAU MANUS DAN PULAU NAURU

CLARA IGNATIA TOBING - Dr. Idris, S.H., M.A. - Dr. Idris, SH., MA. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D - R.A. Gusman Catur Siswandi, SH., LL.M. Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERDAGANGAN KOMODITAS LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC AGREEMENT PARTNERSHIP

DAREL JASUA PUTRA - Dr. Idris, SH.,MA. - R.A Gusman Catur Siswandi, SH.,LL.M.,Ph.d.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Asean Dalam Rangka Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Regional Berdasarkan Piagam PBB

Dr. Idris, SH.,MA. - EKA AN AQIMUDDIN - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

LEGALITAS PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISLAMIC STATE DI SURIAH BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Kedaulatan ekonomi Terhadap sumber Daya Migas di Wilayah Indonesia Melalui Kontrak Kerjasama Dalam Mewujudkan Kemandirian Sektor Migas Nasional (Dalam Kerangka Perbaikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Sektor Domestik Berdasarkan Domestic Worker Convention (No. 189) 2011 Dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Asean Dalam Menghadapi Asean Community 2015

PEMISAHAN WILAYAH (SECESSION) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL : STUDI KASUS KATALONIA

PERKEMBANGAN PRINSIP ESTOPPEL DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEPEMILIKAN STATUSPULAU PALMAS DI INDONESIA

Status Kepemilikan Pulau Pasir Dalam MOU Box 1974 Antara Indonesia dan Australia Menurut Hukum Internasional""Status Kepemilikan Pulau Pasir Dalam MOU Box 1974 Antara Indonesia dan Australia Menurut Hukum Internasional""

URGENSI PENGATURAN KONSERVASI PARI MANTA BIROSTRIS DAN MANTA ALFREDI DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN RFMO

PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS RELOKASI PENCARI SUAKA ILEGAL AUSTRALIA KE PUSAT DETENSI PULAU MANUS DAN PULAU NAURU

PERDAGANGAN KOMODITAS LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC AGREEMENT PARTNERSHIP

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Asean Dalam Rangka Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Regional Berdasarkan Piagam PBB

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi