Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

Penegakan Hukum Dalam Kasus Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dihubungkan Dengan Konvensi Palermo

Agus Kurniady Sutisna - H. Ahmad M. Ramli - H. Romli Atmasasmita - Komariah E. Sapardjaja

Detail Cantuman XML Detail Cite

Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia

H. Ahmad M. Ramli

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Era Liberalisasi Ekonomi Serta Implementasinya di Indonesia.

Ade Komaruddin - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRINSIP FIRST TO FILE DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD TIDAK BAIK DAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN TRIPs

Hamid M. Ghazali - Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Perlindungan Hukum Hak Desain Indsutri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri Menurut Sudut Pandang Konsumen dan Ahli Desain Yang Sesuai Dengan Persetujuan Trips/WTO dan Hukum Yang Hidup di Indonesia

ANDRIEANSJAH - Dr. U. Sudjana, SH., MSi. - Prof.Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 256.Pdt.G/2004/PN.BDG TANGGAL 8 NOVEMBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBLOKIRAN KODE AKSES SAMBUNGAN LANGSUNG INTERNASIONAL (SLI) YANG DILAKUKAN OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

Christophorus Budi - Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN EDEN ARIFIN, PELUKIS GAMBAR SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II, TERHADAP BANK INDONESIA ATAS PENGGUNAAN HASIL LLUKISANNYA PADA MATA UANG PECAHAN SEPULUH RIBU BARU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTA

Fitra Mochammad Adypermana - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli , S.H., M.H. - Sudaryat S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IMPORTIR ALAT BERAT PERTAMBANGAN INDONESIA TERHADAP EKSPORTIR ALAT BERAT PERTAMBANGAN AUSTRALIA YANG MELAKSANAKAN PENAHANAN BARANG DI PELABUHAN TUJUAN YANG SUDAH DITENTUKAN

An-an Chandrawulan, S.H., LLM. - DR. H. Ahmad M Ramli, S.H., M.H. - Rama Kumala Sari

Detail Cantuman XML Detail Cite

MASALAH HUKUM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) KARTU KREDIT

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. - Prof. Dr. Indrijanto Seno Adji, S.H., M.H. - Rugun Saragih

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEMORANDUM HUKUM TENTANG PENDAFTARAN MEREK TOWN SQUARE" OLEH PT. GRAHA MEGARIA RAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN KETENTUAN TRIPs-WTO"EMORANDUM HUKUM TENTANG PENDAFTARAN MEREK "TOWN SQUARE" OLEH PT. GRAHA MEGARIA RAYA

A. A. Diana Marissa - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H - Rika Ratna Permata, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

Penegakan Hukum Dalam Kasus Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dihubungkan Dengan Konvensi Palermo

Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia

Politik Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Era Liberalisasi Ekonomi Serta Implementasinya di Indonesia.

PRINSIP FIRST TO FILE DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD TIDAK BAIK DAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN TRIPs

Sistem Perlindungan Hukum Hak Desain Indsutri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri Menurut Sudut Pandang Konsumen dan Ahli Desain Yang Sesuai Dengan Persetujuan Trips/WTO dan Hukum Yang Hidup di Indonesia

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 256.Pdt.G/2004/PN.BDG TANGGAL 8 NOVEMBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBLOKIRAN KODE AKSES SAMBUNGAN LANGSUNG INTERNASIONAL (SLI) YANG DILAKUKAN OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN EDEN ARIFIN, PELUKIS GAMBAR SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II, TERHADAP BANK INDONESIA ATAS PENGGUNAAN HASIL LLUKISANNYA PADA MATA UANG PECAHAN SEPULUH RIBU BARU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IMPORTIR ALAT BERAT PERTAMBANGAN INDONESIA TERHADAP EKSPORTIR ALAT BERAT PERTAMBANGAN AUSTRALIA YANG MELAKSANAKAN PENAHANAN BARANG DI PELABUHAN TUJUAN YANG SUDAH DITENTUKAN

MASALAH HUKUM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) KARTU KREDIT

MEMORANDUM HUKUM TENTANG PENDAFTARAN MEREK TOWN SQUARE" OLEH PT. GRAHA MEGARIA RAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN KETENTUAN TRIPs-WTO"EMORANDUM HUKUM TENTANG PENDAFTARAN MEREK "TOWN SQUARE" OLEH PT. GRAHA MEGARIA RAYA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi