Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PRAKTIK AKUISISI PT TERBUKA OLEH ANAK PERUSAHAAN SUATU PT TERBUKA YANG LAIN DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PERJANJIAN LISENSI PATEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KAITANNYA DENGAN FUNGSI KOMISARIS INDEPENDEN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Oleh PT Semen Baturaja (Persero) Dalam Kajian Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 013 PK/N/2002 TANGGAL 30 MEI 2002 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PT. BANK NIAGA TBK TERHADAP PT. BARITO PACIFIC TIMBER TBK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direksi Perseroaan Terbatas (PT) Suatu Rumah Sakit Swasta Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Analisis Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas (PT) Suatu Rumah Sakit Swasta Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Analisis Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Proses Likuidasi yang Dimohonkan Pailit Berdasarkan Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pengurus Yayasan pada Suatu Rumah Sakit Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Analisis Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang No. 28 Th 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Th 2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Direksi Berkebangsaan Asing Atas Kepailitan Suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing Dalam Kaitannya Dengan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB NEGARA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSERO YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Bisnis (Business Judgement Rule) Dalam Praktik Pemberian Kredit Dan Putusan Pengadilan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI KEPAILITAN TERHADAP BANK DALAM KERANGKA KEWENANGAN BANK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Penanaman Modal Di Sektor Perikanan Tangkap DIhubungkan Dengan Hak Mengausai Oleh Negara Atas Sumber Daya Kelautan Perikanan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEANGGOTAAN WAJIB PADA KOPERASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Terhadap Persaingan Usaha Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Menciptakan Dunia Usaha Nasional Yang Sehat Dalam Sektor Telekomunikasi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Pengembangan Kelembagaan Reksa Dana Sebagai Upaya Pengembangan Pasar Modal Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Terhadap Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Sebagai Realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Ekonomi Rakyat Berdasarkan Hukum Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Terhadap Sekuritisasi Aset Sebagai Sarana Pembiayaan Perusahaan Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KARYA ILMIAH YANG DISINYALIR PLAGIARISME YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT UNTUK MENJADI GURU BESAR DI PERGURUAN TINGGI DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI SISTEM PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BADAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Dalam Proses Ekssekusi Jaminan Utang Dalam Kepailitan Dikaitkan Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Kebendaan Dalam Hukum Positif Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN PRAKTIK JUAL BELI BAWANG PUTIH YANG DILAKUKAN BEBERAPA IMPORTIR DALAM KAJIAN KETENTUAN KARTEL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT BUKU III KUH PERDATA TERHADAP KONTRAK (POLITIK) ANTARA KANDIDAT KEPAA DAERAH DENGAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERORANGAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGALIHAN PIUTANG SEBAGIAN KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pada Badan Hukum Milik Negara Dalam Rangka Otonomi Perguruan Tiggi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG DIRUGIKAN OLEH HASIL RUPS DIHUBUNGKAN DENGAN INDIVIDUAL ACTION MENURUT UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Proses Kepailitan Dan Pemberesan Budel Pailit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Kerugian Dalam Proses Penyelesaian Klaim Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Mengamankan Harta Pailit Dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Telkomsel Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui SMS (Short Messages Service) Berdasarkan Hukum Asuransi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Telkomsel yang Menutup Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Melalui SMS (Short Messege Service) Dalam Kerangka Hukum Asuransi dan UU Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET-BACKED SECURITIES) DALAM KEPAILITAN ORIGINATOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM NEGERI YANG MENANAMKAN MODAL KEPADA PERSEKUTUAN PERDATA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDUSTRI KERAJINAN INDONESIA DALAM PERDAGANGAN ANTARNEGARA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG PERJANJIAN ASURANSI DALAM PRAKTIK KEPAILITAN PENANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR KLAIM PRODUK ASURANSI INVESTASI (ASURANSI JIWA UNIT-LINK) OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM KERANGKA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP BARANG MEREK TERKENAL YANG DIJUAL OLEH PELAKU USAHA SECARA TANPA LISENSI DALAM KAJIAN UU NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perluasan Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Lembaga Peradilan Perlindungan Konsumen.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Pengembangan Model Pertanggung-Jawaban Sosial Perusahaan (CSR) Sebagai Wujud Partisipasi Perseroan Dalam Pengembangan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI SEBAGAI PERJANJIAN TAMBAHAN DALAM FINANCIAL LEASE DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERJANJIANDALAM KUHPERDATA DAN KETENTUAN ASURANSI DALAM KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 202 K/Pdt.Sus/2012 MENGENAI SENGKETA PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI PEMBERSIH TELINGA (COTTON BUDS) ANTARA PT. CHARMINDO MITRA RAHARJA MELAWAN ALI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Hubungan Dengan Asuransi Sosial Dan Ketentuan Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Mengenai Syarat Permohonan Pailit dalam Pasal 2 UU No. 37 Th 2004 Dikaji Berdasarkan Perspektif Normatif dan Putusan Hakim dalam Perkara Kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN DALAM PRAKTIK TRANSAKSI REPO SAHAM UNTUK PEMENUHAN DANA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKSANAKAN OLEH PT. TASPEN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SYARIAH YANG DILAKUKAN OLEH PERBANKAN SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog