Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN DALAM PRAKTIK TRANSAKSI REPO SAHAM UNTUK PEMENUHAN DANA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Lusy Pettysari - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H.,S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKSANAKAN OLEH PT. TASPEN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Elisatris Gultom, S.H.,M.H. - Eva Christina - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H.,S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASURANSI SYARIAH YANG DILAKUKAN OLEH PERBANKAN SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN PRINSIP SYARIAH

Ayu Puji Lestari - Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

AUDIT LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA GO PUBLIC OLEH AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KE

AHMAD LUTHFI H. R. - Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjadja, S.H., S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Audit Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara Go Publik Oleh Akuntan Publik Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Pespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keu

Ahmad Lutfi HR - Dr. Hj. Lastuti Abubakar, SH.,MH. - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH.,SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Batas Waktu Pemeriksaan Permohonan Pailit Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Pailit Dalam Praktik di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU. - RENO CATELYA DIRA OKTAVIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Bentuk Landasan Hukum Ideal Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri Menuju Otonomi Akademik dan Non Akademik.

Fuad Wiyono - Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., (Alm). - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKajian Yuridis Terhadap Praktik Kepailitan Sebagai Penyelesaian Utang Piutang Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum.

Jimmy Simanjuntak - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. - Prof. H. Nen Amran, S.E., Mec., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAMBILALIHAN SUATU PT TERBUKA OLEH SUATU PT PENANAMAN MODAL ASING DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA jis UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Prof. Dr. H. Man S Sastrawidjaja, S.H.,S.U. - Yosilia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Lembaga Adat Desa Di Maluku Khususnya Di Seram Bagian Timur Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Nasional

Dr. Supraba Sekarwati W, SH.,CN. - MUHAMAD IPALOAT - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH.,SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN KEDUDUKAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT DALAM PENEGAKAN GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA PT. BCA DALAM KERANGKA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GCG BAGI BANK UMUM

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Dhira G. Sudjaya - Prof. Dr. H. man S. Sastrawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Hukum Asuransi Indonesia Dalam Pengembangan Usaha dan Peningkatan Daya Saing Industri Asuransi Nasional.

A. Junaedy Ganie - Prof. Dr. H. E. Saefullah, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. - Richard Chandra Adam

Detail Cantuman XML Detail Cite

LIBERALISASI JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING OLEH MONASH UNIVERSITY MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE (GATS) 1995 DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003

Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL.M. - Dr. Hj. Sinta Dewi, SH., LL.M. - NIN YASMINE LISASIH - Prof.Dr. H. Man S. sastrawidjaja, S.H.,S.U. - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MERGER PERUSAHAAN ASURANSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK) NO.481/KMK.017/1999 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Novanda Janssonius - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H.,S.U - R. Kartikasari, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembatalan Perdamaian Dalam Proses Kepailitan Oleh Kreditor Konkuren Yang Tidak Terdftar Berdasarkan Analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dr. Hj. Lastuti Abubakar, SH.,MH. - IRIANTI NATHALIA PONTO - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

Arman Lany - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakkan Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Murhadi - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H. S.U. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah.

Dr. Hj. Sri Sunarni Sunarto, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. - Widya N. Rosari

Detail Cantuman XML Detail Cite

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BANDUNG DALAM PRAKTIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H.,M.H.,C.N. - ENDANG HERUNING SINTHAYANTI SUYANTO - Prof.Dr. H. Man S. sastrawidjaja, S.H.,S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN DALAM PRAKTIK TRANSAKSI REPO SAHAM UNTUK PEMENUHAN DANA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKSANAKAN OLEH PT. TASPEN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

ASURANSI SYARIAH YANG DILAKUKAN OLEH PERBANKAN SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN PRINSIP SYARIAH

AUDIT LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA GO PUBLIC OLEH AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KE

Audit Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara Go Publik Oleh Akuntan Publik Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Pespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keu

Batas Waktu Pemeriksaan Permohonan Pailit Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Pailit Dalam Praktik di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Bentuk Landasan Hukum Ideal Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri Menuju Otonomi Akademik dan Non Akademik.

EKajian Yuridis Terhadap Praktik Kepailitan Sebagai Penyelesaian Utang Piutang Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum.

PENGAMBILALIHAN SUATU PT TERBUKA OLEH SUATU PT PENANAMAN MODAL ASING DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA jis UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Lembaga Adat Desa Di Maluku Khususnya Di Seram Bagian Timur Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Nasional

PERAN KEDUDUKAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT DALAM PENEGAKAN GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA PT. BCA DALAM KERANGKA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GCG BAGI BANK UMUM

Peranan Hukum Asuransi Indonesia Dalam Pengembangan Usaha dan Peningkatan Daya Saing Industri Asuransi Nasional.

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

LIBERALISASI JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING OLEH MONASH UNIVERSITY MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE (GATS) 1995 DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003

MERGER PERUSAHAAN ASURANSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK) NO.481/KMK.017/1999 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Pembatalan Perdamaian Dalam Proses Kepailitan Oleh Kreditor Konkuren Yang Tidak Terdftar Berdasarkan Analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

Penegakkan Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah.

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BANDUNG DALAM PRAKTIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi